Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Milenial Dinilai Bisa Berdampak Positif untuk Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2019, 16:58 WIB
Putra Prima Perdana,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Peneliti Utama pada pusat penelitian politik lembaga dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengajak kaum milenial masuk jajaran kabinet perlu mendapat apresiasi dan dukungan yang penuh.

Lili menjelaskan, kaum milenial saat ini dianggap mampu membuktikan diri dengan kemampuan dalam berbagai bidang.

“Mengingat kaum milenial sudah membuktikan bahwa mereka mampu dalam mendarmabaktikan baik itu pemikiran maupun implementasi atau aksinya dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara,” kata Lili saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (13/7/2019).

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Lili menambahkan, dengan melibatkan milenial dalam kabinet sedikit banyak bakal menimbulkan efek dan citra positif untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Lili menyontohkan beberapa negara yang memberikan kesempatan kepada kaum milenial dalam kabinet. Menurut dia, ada efek positif yang ditimbulkan.

“Keterlibatan kaum milenial dalam politik menjadi menteri sudah ditunjukan juga di negara negara lain, termasuk di negara jiran, Malaysia. Beberapa menterinya diangkat dari kalangan milenial,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Lili, Ini bukan suatu yang latah jika kemudian pak Jokowi akan mengajak kaum milenial sebagai menteri. Calon-calon menteri dari kalangan milenial tersebut, bisa berasal dari non partai maupun dari kader partai.

“Untuk itu saya berharap pimpinan partai juga mesti menyambut ajakan presiden tersebut untuk menyodorkan kader milenialnya yang memiliki kemampuan sebagai menteri,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Linkar Madani Ray Rangkuti menilai, niat Presiden terpilih Joko Widodo untuk menggaet kaum muda yang terampil untuk mengisi sejumlah kursi menteri dinilai membuka banyak peluang bagi kader partai dan non partai masuk kabinet.

Ray menjelaskan, menteri muda yang dimaksud Presiden Jokowi bukan berarti mereka yang berusia di bawah 40 tahun, namun juga bisa bermakna berusia 55 tahun ke bawah mengingat kematangan kader partai umumnya berada di usia 50 tahun

Alasannya, situasi ini berhubungan dengan efek gagalnya pembangunan politik di era orde baru yang mengakibatkan kemandegan regenerasi. Akhirnya, kematangan dalam politik selalu terlihat di atas usia 50 tahun.

"Usia yang muda tidak berarti mereka yang hanya berkutat di usia 40 tahun ke bawah, tapi juga bisa bermakna mereka yang berusia 55 tahun ke bawah," jelas Ray.

Ray menambahkan, keinginan Jokowi untuk menempatkan sosok muda berusia di bawah 40 tahun di kabinetnya masih dapat diwujudkan dengan menunjuk profesional murni.

"Di posisi ini, Pak Jokowi dapat menempatkan siapapun yang terbaik untuk duduk di kursi kabinet," tuturnya.

Selain usia muda, Jokowi pun menyerukan kriteria lainnya untuk calon anggota kabinet Indonesia Kerja. Di antaranya harus terampil dan cekatan dalam manejemen serta melaksanakan program serta mampu menerjemahkan visi dan misi presiden.

Makna terampil dan cekatan dalam mengeksekusi program Jokowi, lanjut Ray, artinya memiliki rekam jejak pekerja yang baik. Hal tersebut dapat ditemukan dari kaum profesional dengan cara mencari rekam jejaknya dari karya-karya sebelumnya.

"Khususnya mereka yang sudah terbiasa bekerja membantu Pak Jokowi pada masa kerja sebelumnya. Baik yang di kabinet maupun mereka yang berada dalam posisi lain tetapi dalam bingkai membantu kinerja Pak Jokowi," katanya.

Baca juga: Jokowi Ingin Menteri Muda dari Kalangan Parpol dan Profesional

Bilamana dikaitkan dengan wakil partai, kata dia, kriteria tersebut dapat ditandai dengan cepat jika merujuk pada kader partai yang sukses di pemerintahan sebelumnya, khususnya mereka yang sudah terlibat dalam kabinet periode 2014-2019 serta mantan atau kepala daerah yang sukses dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Dia menekankan, sukses kepemimpinan kepala daerah itu tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa mereka memiliki perpaduan kemampuan menejerial dan eksekutorial.

"Dan karena itu, sangat beralasan mereka didorong partai serta dipertimbangkan oleh Pak Jokowi untuk dilibatkan dalam kabinet berikut," tandasnya.

Kompas TV Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan isi pembicaraan pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pramono menyatakan tak ada pembahasan soal syarat rekonsiliasi dan pembahasan proses hukum di Mahkamah Agung. #JokowiBertemuPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com