Haris Azhar Khawatir Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Abaikan Penegakan HAM

Kompas.com - 13/07/2019, 21:39 WIB
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tergerusnya isu Hak Asasi Manusia ( HAM) pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 mendatang.

"Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini. Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah," ujar Azhar dalam acara bertajuk 'Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). 

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi Misi Capres-Cawapres dalam Penegakan HAM

Haris mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat untuk semakin menggelorakan isu penegakan HAM pada pemerintahan yang akan datang. Hanya dengan cara inilah pemerintah tidak abai terhadap isu penegakan HAM.

"Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM. Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya," ujar Haris.

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur," lanjut dia. 

Namun, bukan berarti optimismenya terhadap pemerintah mendatang mengenai penegakan HAM luntur sepenuhnya. Haris mengatakan, akan terus memantau isu tersebut ke depan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada 4 Orang Diduga Penyerang Novel, Ini Kata TGPF dan Polri

Penegakan HAM ke depan boleh jadi semakin baik, asalkan Jokowi mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan  isu penegakan HAM sebagai pembantunya.

"HAM bisa maju kalau yang membawanya ya orang-orangnya Jokowi. Itu bisa terjadi karena orang-orang dekatnya Jokowi dianggap tidak akan menganggu stabilitas pemerintahan," ungkap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X