Haris Azhar Khawatir Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Abaikan Penegakan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tergerusnya isu Hak Asasi Manusia (HAM) pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 mendatang.

"Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini. Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah," ujar Azhar dalam acara bertajuk 'Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). 

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi Misi Capres-Cawapres dalam Penegakan HAM

Haris mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat untuk semakin menggelorakan isu penegakan HAM pada pemerintahan yang akan datang. Hanya dengan cara inilah pemerintah tidak abai terhadap isu penegakan HAM.

"Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM. Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya," ujar Haris.

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur," lanjut dia. 

Namun, bukan berarti optimismenya terhadap pemerintah mendatang mengenai penegakan HAM luntur sepenuhnya. Haris mengatakan, akan terus memantau isu tersebut ke depan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada 4 Orang Diduga Penyerang Novel, Ini Kata TGPF dan Polri

Penegakan HAM ke depan boleh jadi semakin baik, asalkan Jokowi mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan  isu penegakan HAM sebagai pembantunya.

"HAM bisa maju kalau yang membawanya ya orang-orangnya Jokowi. Itu bisa terjadi karena orang-orang dekatnya Jokowi dianggap tidak akan menganggu stabilitas pemerintahan," ungkap dia.