Haris Azhar Khawatir Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Abaikan Penegakan HAM

Kompas.com - 13/07/2019, 21:39 WIB
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tergerusnya isu Hak Asasi Manusia ( HAM) pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 mendatang.

"Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini. Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah," ujar Azhar dalam acara bertajuk 'Proyeksi HAM Indonesia: Di Tangan Rekonsiliasi?' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). 

Baca juga: INFOGRAFIK: Visi Misi Capres-Cawapres dalam Penegakan HAM

Haris mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat untuk semakin menggelorakan isu penegakan HAM pada pemerintahan yang akan datang. Hanya dengan cara inilah pemerintah tidak abai terhadap isu penegakan HAM.

"Makanya peran sipil mampu mengingatkan pemerintah soal penegakan HAM. Peran masyarakat sipil menjadi semakin penting untuk menegakkan HAM lima tahun ke depan ya," ujar Haris.

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah yang memiliki fokus kebijakan pembangunan infrastruktur," lanjut dia. 

Namun, bukan berarti optimismenya terhadap pemerintah mendatang mengenai penegakan HAM luntur sepenuhnya. Haris mengatakan, akan terus memantau isu tersebut ke depan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada 4 Orang Diduga Penyerang Novel, Ini Kata TGPF dan Polri

Penegakan HAM ke depan boleh jadi semakin baik, asalkan Jokowi mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan  isu penegakan HAM sebagai pembantunya.

"HAM bisa maju kalau yang membawanya ya orang-orangnya Jokowi. Itu bisa terjadi karena orang-orang dekatnya Jokowi dianggap tidak akan menganggu stabilitas pemerintahan," ungkap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X