Jokowi Diminta Tempatkan Sosok Profesional di Kementerian Bidang Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menuturkan, beberapa pos kementerian pada periode kedua Presiden Joko Widodo seharusnya tetap diisi oleh profesional non politisi. 

"Beberapa pos kementerian itu memang harus diisi oleh kalangan profesional murni. Terutama di bidang ekonomi karena tantangan ekonomi domistik dan global ke depan itu tidak mudah," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: TKN: Menteri Muda di Kabinet Kerja Jokowi Bisa Saja dari Non Partai

Arya menjelaskan, perang dagang pada kondisi ekonomi global saat ini menjadi tantangan bagi calon menteri ke depannya. Maka dari itu, menurutnya Presiden Jokowi perlu menunjuk seorang profesional murni menjadi menteri di sektor tertentu.

Akan tetapi, lanjutnya, ada beberapa pos kementerian yang kemungkinan akan tetap diisi oleh politisi partai politik. Apalagi, beberapa partai pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 juga mengincar posisi kementerian tertentu.

"Sejak awal pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu ya, misalnya kementerian desa, olahraga, menko politik hukum, dan keamanan. Itu pos kementerian yang kerap diisi menteri berlatar politisi," ungkapnya.

Sementara di kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, ada sejumlah pos kementerian yang diisi politisi, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDI-P), Menteri Perindustrian Airlangga Hartato (Golkar), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDI-P).

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri. Dari nama-nama yang diusulkan itu ia akan menyeleksi mana yang layak untuk menjadi pembantunya.

Baca juga: Dalang yang Bikin Menteri Jonan dan Rini Terancam dari Kabinet Jokowi

"Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan enggak apa-apa, wong minta saja," kata Jokowi.

Namun Jokowi juga sudah mencari dan mempertimbangkan nama-nama dari kalangan profesional yang akan membantu pemerintahannya.

"Kalau enggak ada dari partai kita cari sendiri dari profesional," kata politisi PDI-P ini.