Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gemuk, Jokowi Diprediksi Sulit Bentuk Kabinet Profesional

Kompas.com - 12/07/2019, 11:06 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

Menurut Arya, beban tersebut terdapat pada besarnya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi via telepon, Jumat, (12/7/2019).

Baca juga: Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

 

Ketika koalisi pendukungnya banyak, lanjutnya, maka Presiden Jokowi memiliki kesulitan dalam berkompromi dengan partai-partai pendukung.

Ia menambahkan, kesulitan Jokowi untuk berkompromi dengan parpol pendukung pemerintah bisa semakin berat jika ada parpol oposisi yang bergabung.

Seperti diketahui, hingga saat ini Partai Demokrat dan PAN kerap diisukan pindah ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

 

"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.

Selain dari partai, seperti diungkapkan Arya, tantangan yang lainnya juga terdapat berasal dari kelompok golongan non-partai.

"Dari Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mereka juga tergerak melalui lobi-lobi politik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan," tuturnya.

Kompas TV Partai politik beramai-ramai mengajukan nama calon menteri mereka untuk kabinet kerja baru Jokowi-Ma'ruf Amin. Lantas seperti apa prediksi nama-nama kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf nanti yang ramai diperbincangkan di group media sosial. Kita kupas bersama Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. #KursiMenteri #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com