Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

Kritik lain dilontarkan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie.

Jerry berpendapat bahwa wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi politik.

Menurut Jerry, rekonsiliasi pasca-pilpres tak bisa dikaitkan dengan kasus hukum tertentu.

Sebab, rekonsiliasi sejatinya ditujukan menyelesaikan perbedaan pandangan dan konflik kepentingan di masyarakat.

Jerry menegaskan, kedua kubu pendukung sebaiknya tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik.

"Jadi jangan dibawa ke ranah politis. Pemilu telah usai hindari resistensi atau penolakan. Di sini kedua kubu harus bersikap fair bukan apatis maupun skeptis," kata Jerry.

"Pada intinya rekonsiliasi adalah bagaimana agar bisa menyelesaikan perbedaan dan konflik kepentingan," ucap dia.

Rekonsiliasi total

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memiliki pendapat yang berbeda soal wacana rekonsiliasi.

Fahri berpandangan, wacana rekonsiliasi antara pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilakukan secara total.

Jika tidak, polarisasi atau konflik yang terjadi di masyarakat pasca-Pilpres 2019 akan terus berkepanjangan.

"Kalau saya mengusulkan itu, rekonsiliasi total atau konflik berkepanjangan. Cuma dua itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Fahri menyampaikan, dalam perspektif rekonsiliasi total, Presiden Jokowi harus dapat melacak akar persoalan yang menjadi penyebab keterbelahan di masyarakat.

Menurut Fahri, akar persoalan harus ditarik kembali ke masa Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi dan Prabowo juga bertarung. 

Baca juga: Politisi PDI-P: Rekonsiliasi Seharusnya Dilakukan Tanpa Syarat

Kemudian, polarisasi makin menguat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saati itu juga mencuat kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah itu, situasi diperparah adanya kontestasi pilpres yang hanya berjarak satu tahun.

"Rekonsiliasi total dalam perspektif ini presiden harus berani melacak akar dari konflik dua calon kemarin yang sebenarnya sudah dimulai di DKI, mulai pilpres lalu, masuk ke DKI tegang sampai di bawah, ditutup dengan Pilpres lagi. Ini yang perlu direkonsiliasi kembali," kata Fahri.