Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan, wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin menguat.

Banyak pihak menilai pertemuan keduanya dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Rekonsiliasi dibutuhkan untuk meredam polarisasi atau keterbelahan dan potensi munculnya konflik di tengah masyarakat.

Meski menyepakati terjadinya rekonsiliasi, kubu Prabowo Subianto mengajukan sejumlah syarat, salah satunya pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Awalnya, ide untuk memulangkan Rizieq Shihab dilontarkan oleh mantan Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Melalui akun Twitter-nya, Dahnil menilai rekonsiliasi pasca-pilpres hendaknya dimulai dengan memulangkan Rizieq Shihab ke Indonesia.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yg paling tepat beri kesempatan kpd HABIB RIZIQ kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi,semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yg otentik,stop narasi2 stigmatisasi radikalis dll," tulis Dahnil.

Baca juga: Pemulangan Rizieq Shihab Syarat Rekonsiliasi Prabowo, Ini Kata Istana

Seperti diketahui, pada April 2017, Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.

Saat itu, Rizieq terjerat kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga antara dirinya dan seorang perempuan bernama Firza Husein.

Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, hingga kini Rizieq tak pulang ke Tanah Air.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

"Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab), bukan hanya itu. Keseluruhan, bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi pada di proses-proses. Ya segala macamlah ya," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Muzani mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian.

Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Baca juga: Prabowo Ajukan Pemulangan Rizieq Shihab, Syarat Rekonsiliasi dengan Jokowi

Pihak yang menjadi pemenang pada Pilpres 2019 pun diharapkan tidak merasa menjadi penguasa yang dapat bertindak apa saja.

Selain itu Muzani menegaskan, jangan sampai rekonsiliasi hanya menjadi sekadar wacana dan dagangan politik semata.

"Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar kamu yang salah. Sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Muzani.

"Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat," ucap dia. 

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran akan syarat yang diajukan Prabowo.

"Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, bagaimana sih? Emangnya kita yang usir, kan enggak," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

"Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan begitu," ujar Moeldoko.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini pun menyarankan Rizieq pulang saja ke Tanah Air jika memang ingin pulang.

"Ya pulang sendiri saja, enggak bisa beli tiket, baru gua beliin," kata dia.

Namun, saat ditanya apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa Rizieq tak akan diproses hukum jika kembali ke Indonesia, Moeldoko enggan memberi jaminan.

"Ya saya tidak tepat bicara itu ya, mungkin Kapolri," ujar dia. 

KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin dan Kepala KSP Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Mantan Panglima TNI ini juga mempertanyakan apakah rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo masih penting. Sebab, ia melihat saat ini sudah tak ada lagi perpecahan di masyarakat.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting gak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar. Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang tenang saja, elitnya yang ribut sendiri," kata dia. 

Rekonsiliasi tanpa syarat

Pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi itu pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu berpendapat bahwa seharusnya rekonsiliasi antara kubu pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dilakukan tanpa syarat dan motif apa pun.

"Rekonsiliasi itu harus diawali dengan keluhuran dan ketulusan. Rekonsiliasi dimaknai membangun persatuan, membangun persaudaraan sesama elemen anak bangsa. Maka dengan dilandasi itu, tidak ada embel-embel lain, selain semangatnya untuk persatuan bangsa," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Masinton mengatakan, sejatinya rekonsiliasi bertujuan membangun kembali persatuan di tengah masyarakat pasca-Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, sejatinya rekonsiliasi tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu.

"Nah, tidak ada motif. Kita menghilangkan seluruh unsur kompetisi, dalam pemilu lalu. Kemudian, rekonsiliasi itu juga tidak boleh ada transaksi-transaksi lain selain kepentingan bangsa," kata dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Usulkan Rekonsiliasi Total Pendukung Jokowi dan Prabowo

Kritik lain dilontarkan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie.

Jerry berpendapat bahwa wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilihat sebagai upaya rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi politik.

Menurut Jerry, rekonsiliasi pasca-pilpres tak bisa dikaitkan dengan kasus hukum tertentu.

Sebab, rekonsiliasi sejatinya ditujukan menyelesaikan perbedaan pandangan dan konflik kepentingan di masyarakat.

Jerry menegaskan, kedua kubu pendukung sebaiknya tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik.

"Jadi jangan dibawa ke ranah politis. Pemilu telah usai hindari resistensi atau penolakan. Di sini kedua kubu harus bersikap fair bukan apatis maupun skeptis," kata Jerry.

"Pada intinya rekonsiliasi adalah bagaimana agar bisa menyelesaikan perbedaan dan konflik kepentingan," ucap dia.

Rekonsiliasi total

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memiliki pendapat yang berbeda soal wacana rekonsiliasi.

Fahri berpandangan, wacana rekonsiliasi antara pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus dilakukan secara total.

Jika tidak, polarisasi atau konflik yang terjadi di masyarakat pasca-Pilpres 2019 akan terus berkepanjangan.

"Kalau saya mengusulkan itu, rekonsiliasi total atau konflik berkepanjangan. Cuma dua itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Fahri menyampaikan, dalam perspektif rekonsiliasi total, Presiden Jokowi harus dapat melacak akar persoalan yang menjadi penyebab keterbelahan di masyarakat.

Menurut Fahri, akar persoalan harus ditarik kembali ke masa Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi dan Prabowo juga bertarung. 

Baca juga: Politisi PDI-P: Rekonsiliasi Seharusnya Dilakukan Tanpa Syarat

Kemudian, polarisasi makin menguat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saati itu juga mencuat kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Setelah itu, situasi diperparah adanya kontestasi pilpres yang hanya berjarak satu tahun.

"Rekonsiliasi total dalam perspektif ini presiden harus berani melacak akar dari konflik dua calon kemarin yang sebenarnya sudah dimulai di DKI, mulai pilpres lalu, masuk ke DKI tegang sampai di bawah, ditutup dengan Pilpres lagi. Ini yang perlu direkonsiliasi kembali," kata Fahri.