Rizieq Shihab di Tengah Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo...

"Islah yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar kamu yang salah. Sehingga islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," kata Muzani.

"Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat," ucap dia. 

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran akan syarat yang diajukan Prabowo.

"Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri, kok dipulangin, bagaimana sih? Emangnya kita yang usir, kan enggak," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

"Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau mulangin, kan begitu," ujar Moeldoko.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini pun menyarankan Rizieq pulang saja ke Tanah Air jika memang ingin pulang.

"Ya pulang sendiri saja, enggak bisa beli tiket, baru gua beliin," kata dia.

Namun, saat ditanya apakah ada jaminan dari pemerintah bahwa Rizieq tak akan diproses hukum jika kembali ke Indonesia, Moeldoko enggan memberi jaminan.

"Ya saya tidak tepat bicara itu ya, mungkin Kapolri," ujar dia. 

Mantan Panglima TNI ini juga mempertanyakan apakah rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo masih penting. Sebab, ia melihat saat ini sudah tak ada lagi perpecahan di masyarakat.

"Kan sudah saya katakan kemarin, penting gak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih besar. Nanti kita tata lagi, masyarakat yang di bawah kan sudah tenang tenang saja, elitnya yang ribut sendiri," kata dia. 

Rekonsiliasi tanpa syarat

Pemulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi itu pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu berpendapat bahwa seharusnya rekonsiliasi antara kubu pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dilakukan tanpa syarat dan motif apa pun.

"Rekonsiliasi itu harus diawali dengan keluhuran dan ketulusan. Rekonsiliasi dimaknai membangun persatuan, membangun persaudaraan sesama elemen anak bangsa. Maka dengan dilandasi itu, tidak ada embel-embel lain, selain semangatnya untuk persatuan bangsa," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Masinton mengatakan, sejatinya rekonsiliasi bertujuan membangun kembali persatuan di tengah masyarakat pasca-Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, sejatinya rekonsiliasi tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu.

"Nah, tidak ada motif. Kita menghilangkan seluruh unsur kompetisi, dalam pemilu lalu. Kemudian, rekonsiliasi itu juga tidak boleh ada transaksi-transaksi lain selain kepentingan bangsa," kata dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Usulkan Rekonsiliasi Total Pendukung Jokowi dan Prabowo