Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Disintegrasi, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Dinilai Perlu Segera Direalisasikan

Kompas.com - 05/07/2019, 18:37 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019.

Jerry menilai pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat dan mencegah disintegrasi.

"Saat ini dibutuhkan rekonsiliasi, tapi harus direspons. Hal ini ada positifnya guna mencegah terjadi disintegrasi. Kan Presiden Jokowi terpilih bukan untuk pendukungnya tapi bagi pendukung Prabowo juga," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Menurut Jerry, tak dapat dimungkiri saat ini kondisi masyarakat masih terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Emak-Emak Pendukung Ingin Prabowo Jadi Oposisi

Pasalnya banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dalil permohonan tim hukum atas hasil Pilpres 2019.

Di sisi lain, penyebaran ujaran kebencian terus terjadi, khususnya di media sosial.

"Entah Juli atau Agustus pokoknya sebelum pelantikan. Soalnya saat ini sebagian kubu Prabowo belum menerima. Bisa 50 persen. Itu bisa kita lihat di medsos, masih ada hate speech (ujaran kebencian). Padahal pertarungan telah usai," kata Jerry.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo akan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

Andre mengatakan pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Selain itu, melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta semua pihak agar tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Namun, pernyataan Andre tersebut tak lantas membuat kubu Jokowi menanggapinya secara positif.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menuturkan bahwa ia belum melihat adanya keinginan kuat dari Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Pasalnya, keinginan untuk bertemu Presiden Joko Widodo belum pernah diucapkan langsung oleh Prabowo.

Sementara, seusai pilpres beberapa kali Jokowi mengutarakan keinginannya untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Wakil Ketua TKN: Saya Belum Dengar Prabowo Bilang Ingin Bertemu Jokowi

"Saya belum mendengar tuh Pak Prabowo yang ngomong (akan bertemu Jokowi). Kalau yang lain yang ngomong ya enggak perlu kita dengar lagi," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai agenda pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan pesaingnya Prabowo Subianto sudah tidak terlalu penting.

Sebab, kata Moeldoko, pasca-Pilpres 2019 kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal.

"Masyarakat sudah baik-baik saja di luar, di bawah, menurut saya hal yang sudah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting (wacana pertemuan) itu dibicarakan lagi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Kompas TV Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin menegaskan rekonsiliasi seusai penetapan pemenang Pilpres dapat memperkuat persatuan. Ia menyampaikan bahwa presiden terpilih Joko Widodo juga menegaskan upaya rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan bagi-bagi menteri di kabinet. Sementara itu terkait kemungkinan Kader NU masuk dalam kabinet Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. #MarufAmin #JokoWidodo #JatahMenteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com