Ini Kendala Komnas HAM Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, pihaknya harus cermat dalam menginvestigasi peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 karena dinilai mengandung nuansa politik yang tinggi.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, hal tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam proses investigasi.

"Ini kan peristiwa yang nuansa politiknya tinggi, jadi kami harus betul-betul cermat memilah dan menganalisis fakta-fakta yang masuk kepada kami," ujar Taufan ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Komnas HAM Upayakan Rilis Hasil Investigasi Kerusuhan 22 Mei Secepatnya

Kendala lainnya, kata dia, adalah banyaknya bukti-bukti yang harus didalami dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tersebar di beberapa tempat.

Sebagai informasi, aksi menolak hasil Pilpres 2019 berujung ricuh di daerah Tanah Abang, Petamburan, dan Slipi.

"Selain itu, karena kerusuhannya cukup masif, para saksi juga cukup tersebar," katanya.

Taufan mengatakan, Komnas HAM melakukan investigasi sendiri untuk menjaga independensi mereka. Namun, mereka tetap melakukan koordinasi dengan lembaga lain, salah satunya adalah Polri.

Baca juga: Berbagi Data, Komnas HAM Apresiasi Polri Ungkap Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Menurut Taufan, Polri dan Komnas HAM saling berbagi data.

"Yang ada Polri pemaparan di Komnas HAM beberapa kali dan itu tidak dihadiri lembaga manapun kecuali Polri dan kami. Mereka memberikan berbagai data dan informasi, sampai tadi siang pun masih ada pihak mereka memberikan berbagai data," ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM juga aktif mengumpulkan data ke rumah sakit Polri, Polres Jakarta Barat, dan Polres Jakarta Timur. Nantinya, mereka juga berencana mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mencari data.

Baca juga: Korban Kerusuhan 21-22 Mei Mengadu ke Komnas HAM

Selain polisi, mereka juga mencari data kepada korban hingga media massa.

"Selain itu kami mendapatkan data dari korban, tim advokasi, NGO, rumah sakit, pemda DKI, media massa, dan lain-lain. Semua kami telusuri dan nanti akan kami umumkan sendiri," kata dia.