Korban Kerusuhan 21-22 Mei Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 02/07/2019, 18:40 WIB
Ismail (atas), penjual kopi di sebelah Pos Polisi Subsektor Sabang, Jakarta Pusat tengah memperbaiki sendiri warung miliknya yang rusak akibat dibakar pada kerusuhan 22 Mei lalu. (12/6/2019) KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIsmail (atas), penjual kopi di sebelah Pos Polisi Subsektor Sabang, Jakarta Pusat tengah memperbaiki sendiri warung miliknya yang rusak akibat dibakar pada kerusuhan 22 Mei lalu. (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), Selasa (2/7/2019), menerima aduan dari warga yang menjadi korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, mereka mengadukan kerugian materil yang diderita akibat peristiwa kerusuhan tersebut.

"Concern mereka, salah satu yang paling diutarakan tadi adalah bagaimana kerugian yang mereka derita, siapa yang harus menanggung," kata Choirul kepada Kompas.com.

Warga yang mengadu ialah warga yang mobilnya dirusak massa dalam kerusuhan. Ada pula pedagang yang barang dagangannya dijarah perusuh.

Pihak Komnas HAM pun menyarankan agar pengacara korban langsung membuat intervensi kepada pihak kepolisian supaya mendapat ganti rugi. Sebab, warga sudah ada yang melaporkannya ke Polri.

"Sehingga kalau kepolisian menemukan pelakunya tidak hanya dihukum pidana badan, tapi juga menanggung keugian. Itu di dalam mekanisme hukum memungkinkan," kata Choirul.

Choirul menambahkan, Komnas HAM juga meminta negara untuk menyelesaikan masalah yang dialami para korban tersebut.

"Komnas HAM dalam konteks besarnya memastikan negara memperhatikan dan memberikan hak para korban," ujar Choirul.

Kepolisian sendiri diketahui sudah menetapkan 447 orang sebagai tersangka atas kerusuhan itu.

Baca juga: Polri Sebut Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Sudah 90 Persen

Meski demikian, investigasi atas kerusuhan yang terjadi di Jalan Thamrin dan Kawasan Tanah Abang itu hingga saat ini masih berlangsung.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, investigasi kerusuhan sudah mencapai 90 persen.

"Dari tim investigasi gabungan boleh dikatakan sudah hampir 90 persen penanganannya sudah cukup komprehensif," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X