Kompas.com - 02/07/2019, 18:40 WIB
Ismail (atas), penjual kopi di sebelah Pos Polisi Subsektor Sabang, Jakarta Pusat tengah memperbaiki sendiri warung miliknya yang rusak akibat dibakar pada kerusuhan 22 Mei lalu. (12/6/2019) KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIsmail (atas), penjual kopi di sebelah Pos Polisi Subsektor Sabang, Jakarta Pusat tengah memperbaiki sendiri warung miliknya yang rusak akibat dibakar pada kerusuhan 22 Mei lalu. (12/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (2/7/2019), menerima aduan dari warga yang menjadi korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, mereka mengadukan kerugian materil yang diderita akibat peristiwa kerusuhan tersebut.

"Concern mereka, salah satu yang paling diutarakan tadi adalah bagaimana kerugian yang mereka derita, siapa yang harus menanggung," kata Choirul kepada Kompas.com.

Warga yang mengadu ialah warga yang mobilnya dirusak massa dalam kerusuhan. Ada pula pedagang yang barang dagangannya dijarah perusuh.

Pihak Komnas HAM pun menyarankan agar pengacara korban langsung membuat intervensi kepada pihak kepolisian supaya mendapat ganti rugi. Sebab, warga sudah ada yang melaporkannya ke Polri.

"Sehingga kalau kepolisian menemukan pelakunya tidak hanya dihukum pidana badan, tapi juga menanggung keugian. Itu di dalam mekanisme hukum memungkinkan," kata Choirul.

Choirul menambahkan, Komnas HAM juga meminta negara untuk menyelesaikan masalah yang dialami para korban tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Komnas HAM dalam konteks besarnya memastikan negara memperhatikan dan memberikan hak para korban," ujar Choirul.

Kepolisian sendiri diketahui sudah menetapkan 447 orang sebagai tersangka atas kerusuhan itu.

Baca juga: Polri Sebut Investigasi Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Sudah 90 Persen

Meski demikian, investigasi atas kerusuhan yang terjadi di Jalan Thamrin dan Kawasan Tanah Abang itu hingga saat ini masih berlangsung.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, investigasi kerusuhan sudah mencapai 90 persen.

"Dari tim investigasi gabungan boleh dikatakan sudah hampir 90 persen penanganannya sudah cukup komprehensif," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X