Kompas.com - 04/07/2019, 20:07 WIB
Sebanyak 41.247 sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat di Kalimantan Barat Dok. Kementerian ATR/BPNSebanyak 41.247 sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat di Kalimantan Barat

KOMPAS.com - Legislator berharap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mampu memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan mengurangi konflik agraria.

Berdasarkan data Komisi II DPR RI, masih banyak laporan terkait konflik pertanahan di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah.

"PTSL merupakan sebuah solusi untuk pertanahan. Apabila tanah sudah terdaftar, maka konflik juga akan menurun karena kepemilikan tanah sudah jelas," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron dalam pernyataan tertulis, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Data Menunjukkan Konflik Agraria Masih Marak, Ini Kata Jokowi

Menurut dia, pemerintah daerah mesti mendukung PTSL agar tujuan program tercapai.

Saat ini, Komisi II DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Pembahasan itu erat kaitannya dengan program PTSL.

Herman menjelaskan, status tanah pertambangan seperti yang terdapat di beberapa provinsi perlu diatur dalam RUU Pertambangan.

Selain itu, pengaturan status tanah itu mestinya menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Enam Bulan, Pendaftaran Tanah di Jawa Barat Capai 51,21 Persen

Apalagi, ia melanjutkan, konflik biasanya terjadi ketika pasca-tambang atau ketika tanah sudah tidak produktif.

"Tanah menjadi tidak produktif, airnya tidak bisa dipergunakan dengan layak dan alamnya pun rusak. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akan menjadi rumit nantinya ketika terjadi tumpang tindih kawasan hutan. Nanti hal ini juga akan masuk dalam RUU Pertanahan," ujar dia.

Beberapa waktu lalu, Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI bertemu dengan Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah Pelopor di Kanwil BPN Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X