Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Ketenagakerjaan Sebut 56 Persen Tenaga Kerja Sudah Terdaftar

Kompas.com - 03/07/2019, 15:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakaerjaan Agus Susanto menyatakan saat ini 56 persen tenaga kerja sudah terdaftar di lembaganya.

Capaian tersebut, menurut Agus, telah melampaui target yang ditentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni 51 persen. Meski sudah melampaui target, Agus menyatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan jumlah pesertanya.

"Karena itu akan tetap menjaga sustainibility dari kepesertaan kami. Tentunya kami terus menerus meningkatkan kerjasama atau sinergitas dengan pihak terkait baik pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pelaku usaha," ujar Agus saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Mulai 1 Juli, BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan RSK Mata Masyarakat Makassar

Agus menambahkan, jumlah tersebut juga melampaui rata-rata tenaga kerja di dunia yang sudah mendapat jaminan sosial versi International Labor Organization (ILO).

Menurut Agus, berdasarkan data ILO, rata-rata tenaga kerja dunia yang mendapat jaminan sosial sebanyak 46 persen.

Baca juga: Wapres Minta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kolaborasi

Sementara itu, jumlah perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 600.000.

"Ini kalau dibandingkan dengan data ILO terakhir, rata-rata penduduk dunia yang telah mendapatkan jaminan sosial, ini sebanyak 46 persen," ujar Agus.

"Dan di BPJS ketenagakerjaan meskipun tidak tercatat di ILO tapi kami melakukan asessment internal. Saat ini kami sudah mencapai 56 persen. Di atas rata-rata dunia," lanjut dia.

Kompas TV Kementerian Keuangan menolak menjadi pembayar pertama, atas defisit yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial, alias BPJS Kesehatan. Sebaliknya, menteri keuangan justru meminta BPJS Kesehatan membenahi data kepesertaan, untuk menaikkan kredibilitas program.<br /> <br /> Data yang ada saat ini dinilai kusut. Sebab berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), banyak peserta yang tidak memiliki identitas kependudukan, identitas ganda, bahkan kepesertaan aktif meski sudah meninggal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com