Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kolaborasi

Kompas.com - 03/07/2019, 14:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kalla saat menyerahkan penghargaan Paritrana (jaminan ketenagkerjaan sosial) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (03/07/2019).

"BPJS Ketenagakerjaan mempunyai daya yang sangat besar, (BPJS) kesehatan yang defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik. Karena apabila satu pihak banyak kesejahteraan, satu defisit maka bebannya kepada negara, ke pemerintah," ujar Kalla. 

Ia menyadari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang yakni menyediakan jaminan sosial bagi para pekerja yang nantinya pensiun, sehingga rentan mengalami defisit.

Baca juga: Pemerintah Masih Kesulitan Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya jangka pendek, yakni menyediakan biaya kesehatan saat pesertanya berobat. Namun, Kalla menilai semestinya kedua lembaga bisa berkolaborasi karena tujuannya sama yakni menyejahterakan masyarakat.

Dengan demkian, sambung Wapres, dengan kolaborasi ini defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan tak membebani APBN setiap tahunnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan pihaknya sudah berkolaborasi dengan BPJS kesehatan.

Hanya, kerja sama tersebut sebatas pertukaran data. Ia menambahkan, secara peraturan perundang-undangan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan belum bisa berkolaborasi dalam program utama, apa lagi silang pembiayaan. Meski demikian, ia akan mencoba mengkaji regulasinya.

Baca juga: Mulai 1 Juli, BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan RSK Mata Masyarakat Makassar

"Kalau regulasi secara program tidak diperkenankan terjadinya subsidi silang antar program. Tapi operasional di lapangan, kegiatan administrasi, kegiatan join office, pendataan, pendaftaran, ini bisa kami sinkronkan. Dalam rangka mengoptimalkan iuran yang ada," papar Agus.

"Nanti secara teknis kami akan bicara, dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan kami sudah memiliki kerja sama MoU dengan BPJS Kesehatan dalam hal pertukaran data, koordinasi, dan sebagainya," lanjut dia.

Kompas TV Kementerian Keuangan menolak menjadi pembayar pertama, atas defisit yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial, alias BPJS Kesehatan. Sebaliknya, menteri keuangan justru meminta BPJS Kesehatan membenahi data kepesertaan, untuk menaikkan kredibilitas program.<br /> <br /> Data yang ada saat ini dinilai kusut. Sebab berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), banyak peserta yang tidak memiliki identitas kependudukan, identitas ganda, bahkan kepesertaan aktif meski sudah meninggal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com