Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Kompas.com - 25/06/2019, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar menilai, tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla merespons isu percepatan Munas Golkar yang sempat berembus.

"Gini, udah capek Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Golkar. Jadi normal aja lah. Toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah. Nanti enam bulan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019

Kalla mengatakan, Munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Ia menilai isu tersebut hanya diembuskan oleh segelintir kader di Golkar. Karena itu, isu tersebut tak perlu ditanggapi.

"Kan beberapa orang aja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal aja lah," kata Wapres Kalla.

Baca juga: Yorrys Ingatkan Airlangga, Sulit Jadi Ketum Golkar 2 Kali Berturut-turut

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, partainya baru akan menggelar Munas terkait pergantian ketua umum pada Desember 2019, sesuai dengan amanat Munaslub 2017 dan AD/ART partai.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana percepatan Munas dari sejumlah kader muda Partai Golkar.

Ace mengatakan, saat ini partainya tengah fokus melaksanakan sejumlah agenda nasional, antara lain terkait permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yorrys Raweyai Soroti Penurunan Suara Golkar

Selain itu, ada pula penetapan Pimpinan DPR, DPR, dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi pasca-pemilu.

Lebih penting lagi, kata Ace, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Jadi sebaiknya kita bersabar dulu sesuai dengan AD/ART. Kita ikutI prosesnya berlangsung dalam agenda yang ada," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com