Sejumlah Dalil dalam Gugatan Prabowo-Sandiaga Ditolak MK, Ini Paparannya

Kompas.com - 28/06/2019, 06:06 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/wsj. Hafidz Mubarak AKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/wsj.

4. TPS siluman

Dalil keempat yang ditolak oleh MK adalah adanya 2.984 TPS siluman, sebagaimana dikemukakan oleh Tim 02.

TPS siluman itu kemudian dikaitkan dengan adanya penggelembungan 895.200 suara.

Namun, hakim menganggap kubu 02 tidak bisa menunjukkan di daerah mana saja TPS siluman itu berada. Selain itu, 02 juga tidak mampu menjelaskan bagaimana proses penggelembungan suara terjadi dan siapa pihak yang diuntungkan.

"Bahwa dalil Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut," ujar Hakim Saldi Isra.

Baca juga: MK Tolak Dalil Prabowo-Sandiaga soal TPS Siluman

5. Penghitungan suara versi Prabowo-Sandi

MK juga menolak hasil penghitungan suara  yang memenangkan paslon 02 yang dilakukan oleh kubu BPN Prabowo-Sandi. Penghitungan suara versi mereka berbeda dengan penghitungan suara versi KPU.

Hasil dari KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 55.5 persen suara dan Prabowo-Sandi 44,5 persen suara. Sementara hasil hitung BPN, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 48 persen, dan pasangan Prabowo-Sandi 52 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alasan hakim menolak hasil penghitungan suara dari Prabowo-Sandi dikarenakan mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang cukup dari mana suara itu diperoleh.

MK menemukan Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi lengkap untuk seluruh TPS.

"Dalil Pemohon tidak lengkap dan tak jelas dimana terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara. Pemohon juga tak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah," kata Hakim Arief Hidayat.

Baca juga: MK Tolak Perhitungan Suara Versi Prabowo-Sandiaga

6. Pengaturan suara tidak sah

MK menolak dalil tim Prabowo-Sandi yang menyebut ada pengaturan suara tidak sah di beberapa Kabupaten di Jawa Timur.

Tim Prabowo-Sandiaga menyebut ada indikasi pengaturan suara tidak sah di Magetan. Suara tidak sah di beberapa TPS di Magetan membentuk pola 22,12,7,5 atau 26,59,26,59.

Selain itu, dalil permohonan Prabowo-Sandiaga juga menyebut ada pola suara tidak sah lainnya di Madiun yaitu 5,6,11,6,11,12.

Akan tetapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti secara lengkap untuk dugaan kecurangan di kedua kabupaten tersebut.

"Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

Baca juga: MK Tolak Tuduhan Tim Hukum 02 soal Pengaturan Suara Tidak Sah

7. Kesalahan Situng tak merugikan atau menguntungkan

MK juga menolak dalil Pemohon mengenai kecurangan Situng KPU pada Pemilu 2019. Menurut MK, pada dasarnya Situng pada situs KPU merupakan informasi yang bisa diakses publik.

Namun, hakim MK menilai bahwa Situng tidak digunakan sebagai basis data untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara. Sebab, rekapitulasi dilakukan berjenjang dan diputus dalam rapat pleno secara terbuka.

Menurut hakim, kesalahan data pada Situng dapat terjadi karena salah tulis di form C1. Sementara, operator Situng di kabupaten/kota tidak dapat mengubah data dan hanya bertugas memindai data C1 untuk dikirim ke dalam Situng.

Baca juga: MK: Kesalahan Situng Tak Bisa Dinilai Merugikan atau Menguntungkan

8. Soal penggelembungan suara

Penggelembungan suara yang dituduhkan Pemohon dinilai MK hanya asumsi tanpa bukti.

Sebelumnya, tim 02 menyebut ada indikasi penggelembungan suara ketika penghitungan suara pada 17 April 2019. Tuduhan berdasarkan jumlah suara tidak sah yang dinilai sangat besar.

Halaman:
Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Mulai PTM Lagi, Pemerintah Siapkan Akomodasi Layak bagi Murid Penyandang Disabilitas

Nasional
Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Golkar Bakal Umumkan Pimpinan DPR Pengganti Azis Syamsuddin Selasa Depan

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Menteri PPPA Sebut Perempuan Berperan Penting Pulihkan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Mantan Anak Buah Edhy Prabowo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Menko PMK Minta Bangka Belitung Dapat Perhatian Lebih Soal Penanganan Covid-19

Nasional
PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

PON XX Papua, BNPB Akan Bagikan 1.000 Masker Setiap Hari

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Nasional
Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Mengenang Salim Kancil, Aktivis yang Dibunuh karena Menolak Tambang Pasir

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

[POPULER NASIONAL] KPK Tahan Azis Syamsuddin | Profil Azis Syamsuddin

Nasional
Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.