MK: Kesalahan Situng Tak Bisa Dinilai Merugikan atau Menguntungkan

Kompas.com - 27/06/2019, 20:37 WIB
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan yang diajukan tim hukum paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengenai kecurangan sistem informasi perhitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 2019.

"Dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut MK, pada dasarnya Situng yang ditampilkan dalam situs web KPU merupakan data informasi yang dapat diakses publik. Situng merupakan alat bantu yang menunjang akuntabilitas perhitungan suara dan sarana keterbukaan publik.

Baca juga: Tim Hukum Prabowo Persoalkan Kesalahan Input Data Situng KPU

Menurut hakim, Situng tidak digunakan sebagai basis data untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara. Menurut hakim, rekapitulasi resmi menggunakan data rekapitulasi berjenjang yang diputus dalam rapat pleno secara terbuka.

Menurut hakim, kesalahan data pada Situng dapat terjadi karena terdapat salah tulis di form C1. Sementara, operator Situng di kabupten/kota tidak dapat mengubah data.

Operator Situng di daerah hanya bertugas memindai data C1 untuk dikirimkan ke dalam Situng. Dengan demikian, Situng memuat informasi apa adanya yang tertera dalam C1.

Baca juga: TKN Anggap Keterangan Ahli dari KPU Patahkan Tuduhan 02 soal Situng

Untuk perbaikan data, akan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kecamatan.

"Maka tidak bisa kesalahan Situng disebut merugikan atau menguntungkan paslon tertentu," kata Suhartoyo.

Sementara itu, menurut hakim, pemohon yakni tim hukum paslon 02 hanya menggunakan data yang diunduh dari Situng KPU, tanpa ada perbandingan data.

Kemudian, pemohon tidak bisa menunjukkan tempat pemungutan suara mana saja yang terdapat angka yang salah dan benar. Kemudian, pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah ada perbaikan data dalam rapat pleno terbuka untuk memperbaiki kesalahan dalam Situng KPU.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X