Tim Hukum 01: MK Menguliti Dalil-dalil Permohonan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 28/06/2019, 05:52 WIB
Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan saat ditemui seusai Rapat Pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan saat ditemui seusai Rapat Pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendamping pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Trimedya Panjaitan kagum dengan Hakim Konstitusi yang menjawab satu per satu dalil permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa pilpres.

Menurut dia, Majelis Hakim sama saja dengan menguliti dalil permohonan itu.

"Kita terima kasih kepada MK karena menguliti, dalam tanda petik, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tanpa ada yang tersisa," ujar Trimedya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat


Karena sangat detail, kata Trimedya, Majelis Hakim baru selesai membaca putusan setelah lebih dari 8 jam. Trimedya mengatakan, sejak tadi siang Majelis Hakim telah membacakan sekitar 400 dari 1.100 halaman putusan.

"Luar biasa, Hakim Konstitusi mengulasnya satu per satu," ujar Trimedya.

Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim secara bergantian menjawab satu per satu dalil permohonan Prabowo-Sandiaga. Mulai dari tuduhan ketidaknetralan aparat sampai dengan polemik jabatan Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Sebelumnya, Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Baca juga: Tim Hukum Bertemu Prabowo-Sandiaga di Rumah Kertanegara Pasca-putusan MK

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X