Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Kompas.com - 27/06/2019, 04:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, merasa heran dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang masih berdemonstrasi.

Sebab, Prabowo telah melarang pendukungnya untuk berdemonstrasi sepanjang sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung. Karena itu, ia menduga pendukung Prabowo yang masih berdemonstrasi hanya mencari panggung politik.

"Bisa jadi mereka masih pendukung yang memang sejak awal ikut numpang. Agar punya panggung dan momentum politik," ujar Karding saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Istana Harap Demo Putusan MK Tak Ganggu Aktivitas Warga Jakarta

Ia menambahkan, bisa jadi pula, mereka yang masih berdemonstrasi masih belum puas atas kekalahan perolehan suara Prabowo-Sandi. Karena itu mereka tetap berdemonstrasi meskipun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melarangnya.

Namun, Karding mengatakan, yang perlu diwaspadai ialah mereka yang berdemonstrasi dengan tujuan untuk menciptakan rasa tak aman di tengah masyarakat. Karding mengatakan hal tersebut bisa memicu trauma masyarakat atas kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu.

Karena itu, ia meminta para pendukung Prabowo-Sandi mematuhi instruksi capres mereka untuk tak menggelar demonstrasi, terutama saat pembacaan putusan perkara.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Polri Sebut Potensi Gangguan Keamanan Selama Sidang MK Tak Sebesar Demo 21-22 Mei

"Menurut saya ada baiknya mereka tidak perlu turun, karena itu menciptakan satu situasi yang tidak baik atas trauma 21-22 Mei yang lalu," lanjut politisi PKB itu.

Massa aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, membubarkan diri, Rabu (26/6/2019) pukul 16.30.

Mereka membubarkan diri setelah menggelar tahlil dan baca doa bersama.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa berjalan menuju arah Bundaran HI maupun berbelok ke arah Gambir setelah membubarkan diri.

Baca juga: Tak Ingin Kerusuhan 21-22 Mei Terulang, Kapolri Larang Demo di Depan MK

Orator pun meminta massa kembali berkumpul pada Kamis (27/6/2019) esok pukul 08.00.

"Besok pembacaan hasil sidang pukul 12.00 siang jadi kita datang jam 08.00. Yang punya HP kirimkan pesan sebanyak-banyaknya, undang satu juta orang," kata orator.

Padahal sebelumnya BPN telah melarang pendukung Prabowo-Sandi berdemonstrasi. Mereka diminta menyaksikan pembacaan putusan perkara di rumah masing-masing.

Baca juga: JEO-Hal-hal yang Perlu Kita Tahu soal Sengketa Hasil Pemilu 2019

Kompas TV Majelis Hakim Konstitusi telah merampungkan berkas amar putusan sengketa hasil Pilpres 2019, amar putusan ini diselesaikan melalui rapat permusyaratan hakim yang terakhir digelar kemarin. Besok putusan majelis hakim konstitusi akan dibacakan secara bergantian oleh sembilan hakim konstitusi namun belum diketahui berapa banyak putusan majelis hakim konstitusi karena bersifat rahasia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com