Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Kompas.com - 25/06/2019, 19:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan World Bank di Indonesia setidaknya memberikan lima masukan kepada Presiden Joko Widodo ketika bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Pertama, World Bank menyarankan pemerintahan Jokowi ke depan menekankan ke pembangunan sumber daya manusia.

"Khususnya pembangunan di bidang pendidikan ya. Baik pendidikan dasar, maupun vokasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, usai pertemuan.

Baca juga: Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kedua, World Bank juga menyarankan pemerintahan ke depan tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur.

Sebab, meskipun pembangunan infrastruktur sangat masif selama lima tahun terakhir, namun rupanya belum cukup apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

"Jadi, Indonesia, dibandingkan negara berkembang lain, masih perlu membangun infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, misal air bersih, sanitasi dan listrik," ujar Bambang.

Baca juga: Infrastruktur Berperan Penting untuk Kemajuan Pariwisata

Ketiga, pemerintah Indonesia disarankan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Artinya, pembangunan fisik yang dilakukan tetap harus menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya.

Keempat, World Bank menyarankan pemerintah menggenjot lagi penerimaan pajak.

Terakhir, Indonesia disarankan mendorong investasi yang berorientasi pada ekspor dan investasi yang dapat menjadikan Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global.

Baca juga: Jokowi Mau Pangkas Pajak Besar-Besaran, Penerimaan Negara Tergerus?

Bambang memastikan, hal-hal tersebut sudah masuk ke perencanaan pembangunan Indonesia ke depan.

"Bappenas sudah memasukan poin-poin penting tadi ke dalam RPJMN tahun 2020-2024," ujar Bambang.

Kompas TV Pemerintah menargetkan insentif pemotongan pajak super bisa efektif berlaku akhir Maret depan. Prosesnya sedang masuk dalam perundang-undangan.<br /> <br /> Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan formulasi Super Deduction Tax sudah ditetapkan. Namun, Kemenkeu belum mengungkap besaran pengurangan pajak.<br /> <br /> Menurut rencana, Super Deduction tax diberikan kepada industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi, penelitian, dan pengembangan, termasuk diantaranya adalah membangun pusat pendidikan serta memberikan pelatihan bagi siswa SMK.<br /> <br /> Sebelumnya, Kemenperin mengusulkan pengurangan pajak penghasilan bisa mencapai 200 persen untuk kegiatan vokasi serta 300 persen untuk riset dan pengembangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com