Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pangkas Anggaran Penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 Hingga 40 Persen

Kompas.com - 06/10/2018, 17:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan anggota tim ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rizal Ramil bahwa anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Bali dialihkan untuk penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah, direspons pihak Istana.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan, pengalihan anggaran tiba-tiba seperti yang diungkapkan Rizal, tidak mungkin dilakukan pemerintah karena menyalahi peraturan perundangan.

"Sebab masing-masing kegiatan itu, termasuk penyelenggaraan pertemuan IMF- World Bank sudah dianggarkan sejak jauh-jauh hari ya," ujar Adita kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Meski demikian, yang patut diketahui publik adalah pemerintah sudah melakukan penghematan dalam pembiayaan acara yang dilaksanakan di Bali tersebut.

Baca juga: Kubu Prabowo Minta Biaya Pertemuan IMF-Bank Dunia Dialihkan untuk Korban Bencana

"Yang patut diketahui, pemerintah sudah melakukan efisiensi di berbagai sektor (penyelenggaraan acara) sehingga biayanya bisa ditekan. Penghematannya itu mencapai sekitar 30 hingga 40 persen," ujar Adita.

Adita menambahkan, pada dasarnya sebagian besar anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank diperuntukan bagi pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata-mata untuk penyelenggaraan acara itu sendiri.

Artinya, anggaran itu sebenarnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum juga.

"Sebagian besar biaya itu untuk pembenahan airport di Bali yang artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara ya," ujar Adita.

Baca juga: Menko Luhut: Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Terbesar Sepanjang Sejarah

Sementara, mengenai anggaran penanganan dampak bencana di Sulteng, Adita menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran tersendiri. Hingga saat ini, rakyat Indonesia juga bahu membahu membantuwarga Sulteng yang tertimpa bencana.

Apalagi, Presiden Jokowi sudah memutuskan menerima bantuan dari sejumlah negara sahabat. Diketahui, selain berbentuk barang, bantuan pendanaan juga didapat dari sejumlah negara sahabat. Wakil Menlu AM Fachir menyebut, total dana bantuan asing per Sabtu ini sudah mencapai Rp 220 miliar.

Pemerintah pun yakin solidaritas nasional dan internasional ini mampu membuat masyarakat korban bencana Sulteng bangkit kembali.

Baca juga: Demi Acara IMF-Bank Dunia, Angkasa Pura I Gelontorkan Rp 2,2 Triliun

Diberitakan, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali pada 8-14 Oktober 2018 mendatang yang dinilai terlalu mewah.

Pemerintah pun didesak untuk melakukan penghematan biaya penyelenggaraan dan disalurkan sebagian untuk membantu korban bencana alam di Palu, Donggala, serta Lombok.

"Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," ujar anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

"Kedua, dialirkan penghematan itu untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," tuturnya.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat berkunjung ke redaksi harian Kompas pada Selasa (7/8/2018) menjelaskan, anggaran pelaksanaan Annual Meeting telah dibahas bersama DPR RI dan berlaku secara multiyears.

Besarannya saat disepakati adalah Rp 45,4 miliar pada 2017 dan Rp 810,1 miliar pada 2018 sehingga total yang dialokasikan adalah Rp 855,5 miliar.

"Itu alokasi yang boleh kami gunakan. Dari pagu yang disediakan, kami sudah gunakan untuk beberapa kontrak pengerjaan, kira-kira realisasi tahun lalu Rp 10 miliar karena baru persiapan," kata Susiwijono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com