Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8.000 Personel TNI-Polri Disiagakan di Gedung KPU Saat Penetapan Calon Terpilih

Kompas.com - 25/06/2019, 13:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 8.000 personel TNI-Polri akan disiagakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat hari penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Hal ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo usai mendatangi Gedung KPU bersama Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono.

Kedatangan Gatot ke KPU untuk berkoordinasi terkait pengamanan jelang pengumunan sengketa hasil pilpres yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Pengamanan Putusan MK, Kapolri Tegaskan Polisi Tak Boleh Bawa Peluru Tajam

"Kalau personel yang kita siapkan lebih kurang 8.000 orang, itu di KPU, pada saat nanti ada penetapan di KPU," kata Gatot di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Selain Gedung KPU, menurut Gatot, ada sejumlah obyek vital lainnya yang mendapatkan pengamanan aparat seperti Gedung MK, gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Gedung DPR/MPR.

Baca juga: Selasa Malam, Massa PA 212 Ciamis Berangkat Halal Bihalal ke MK

Namun, pengamanan hingga saat ini masih dipusatkan di Gedung MK. Gatot menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait agenda penetapan calon terpilih yang akan digelar KPU pasca-putusan MK.

Namun demikian, koordinasi telah dilakukan sejak awal.

"Polri bersama TNI mempersiapkan langkah-langkah pengamanannya, kita tunggu dari KPU agenda kegiatanya, tetapi dari awal kita siapkan langkah-langkah pengamanan tersebut," ujar Gatot.

Kompas TV Kuasa hukum pemohon sengketa pilpres, Bambang Widjojanto, menyentil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak menghadirkan saksi dalam persidangan Kamis (20/6). Bambang menganggap keputusan KPU tersebut kelewat percaya diri. Bambang tak ingin mengambil sikap serupa KPU. Ia berkeyakinan sekecil mungkin bentuk kecurangannya, mereka akan mencoba membuktikannya. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com