Salin Artikel

8.000 Personel TNI-Polri Disiagakan di Gedung KPU Saat Penetapan Calon Terpilih

Hal ini disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo usai mendatangi Gedung KPU bersama Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono.

Kedatangan Gatot ke KPU untuk berkoordinasi terkait pengamanan jelang pengumunan sengketa hasil pilpres yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).

"Kalau personel yang kita siapkan lebih kurang 8.000 orang, itu di KPU, pada saat nanti ada penetapan di KPU," kata Gatot di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Selain Gedung KPU, menurut Gatot, ada sejumlah obyek vital lainnya yang mendapatkan pengamanan aparat seperti Gedung MK, gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Gedung DPR/MPR.

Namun, pengamanan hingga saat ini masih dipusatkan di Gedung MK. Gatot menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait agenda penetapan calon terpilih yang akan digelar KPU pasca-putusan MK.

Namun demikian, koordinasi telah dilakukan sejak awal.

"Polri bersama TNI mempersiapkan langkah-langkah pengamanannya, kita tunggu dari KPU agenda kegiatanya, tetapi dari awal kita siapkan langkah-langkah pengamanan tersebut," ujar Gatot.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/13511741/8000-personel-tni-polri-disiagakan-di-gedung-kpu-saat-penetapan-calon

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke