Tahun 2020, Ada 270 Daerah Gelar Pilkada Serentak, Ini Rinciannya...

Kompas.com - 24/06/2019, 16:02 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati.

"Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Evi melanjutkan, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Baca juga: KPU Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Pilkada 2020

Sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.

Berikut rincian 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (9 provinsi):

1. Sumatra Barat

2. Jambi

3. Bengkulu

4. Kepulauan Riau

5. Kalimantan Tengah

6. Kalimantan Selatan

7. Kalimantan Utara

8. Sulawesi Utara

9. Sulawesi Tengah

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (37 kota):

1. Denpasar, Bali

2. Cilegon, Banten

3. Tangerang Selatan, Banten

4. Sungai Penuh, Jambi

5. Depok, Jawa Barat

6. Semarang, Jawa Tengah

7. Surakarta, Jawa Tengah

8. Pekalongan, Jawa Tengah

9. Magelang, Jawa Tengah

10. Blitar, Jawa Tengah

11. Surabaya, Jawa Timur

12. Pasuruan, Jawa Timur

13. Banjarbaru, Kalimantan Selatan

14. Banjarmasin, Kalimantan Selatan

15. Samarinda, Kalimantan Timur

16. Bontang, Kalimantan Timur

17. Balikpapan, Kalimantan Timur

18. Batam, Riau

19. Metro, Lampung

20. Ternate, Maluku Utara

21. Tidore Kepulauan, Maluku Utara

22. Mataram, Nusa Tenggara Barat

23. Dumai, Riau

24. Palu, Sulawesi tengah

25. Manado, Sulawesi Utara

26. Tomohon, Sulawesi Utara

27. Bitung, Sulawesi Utara

28. Solok, Sumatera Barat

29. Bukittinggi, Sumatera Barat

30. Binjai, Sumatera Utara

31. Medan, Sumatera Utara

32. Sibolga, Sumatera Utara

33. Pematangsiantar, Sumatera Utara

34. Tanjung Balai, Sumatera Utara

35. Gunung Sitoli, Sumatera Utara

36. Bandar Lampung, Lampung

37. Makassar, Sulsel


Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (224 kabupaten)

1. Karang Asem, Bali

2. Badung, Bali

3. Bangli, Bali

4. Tabanan, Bali

5. Jembrana, Bali

6. Serang, Banten

7. Padeglang, Banten

8. Mukomuko, Bengkulu

9. Seluma, Bengkulu

10. Kepahiang, Bengkulu

11. Lebong, Bengkulu

12. Bengkulu Selatan, Bengkulu

13. Rejang Lebong, Bengkulu

14. Bengkulu Utara, Bengkulu

15. Kaur, Bengkulu

16. Bantul, Yogyakarta

17. Gunung Kidul, Yogyakarta

18. Sleman, Yogyakarta

19. Gorontalo, Gorontalo

20. Bone Bolango, Gorontalo

21. Pohuwato, Gorontalo

22. Tanjung Jbng Barat, Jambi

23. Batanghari, Jambi

24. Tanjung Jbng Timur, Jambi

25. Bungo, Jambi

26. Sukabumi, Jawa Barat

27. Indramayu, Jawa Barat

28. Bandung, Jawa Barat

29. Pangandaran, Jawa Barat

30. Karawang, Jawa Barat

31. Tasikmalaya, Jawa Barat

32. Cianjur, Jawa Barat

33. Rembang, Jawa Tengah

34. Kebumen, Jawa Tengah

35. Purbalingga, Jawa Tengah

36. Boyolali, Jawa Tengah

37. Blora, Jawa Tengah

38. Kendal, Jawa Tengah

39. Sukoharjo, Jawa Tengah

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X