Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kompas.com - 20/06/2019, 22:06 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)KOMPAS.com/Haryantipuspasari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko angkat bicara soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan periode kedua. 

Menurut Moeldoko, pada dasarnya, Presiden Jokowi membuka seluas-luasnya peluang untuk kader partai politik pendukungnya hingga relawan untuk ditempatkan di jabatan tertentu. 

Menurutnya, tak ada istilah bagi-bagi jabatan pada pembentukan kabinet. 

"Pada prinsipnya, sumber-sumber yang nanti akan duduk dalam kabinet, lembaga lain atau duta besar, Presiden membuka seluas-luasnya bagi siapa pun. Relawan juga diberi kesempatan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (20/6/2019). 

Hal yang  paling penting bagi Presiden Jokowi, lanjut Moeldoko, adalah orang yang dicalonkan menjabat jabatan tertentu tetap memenuhi persyaratan, baik formal maupun nonformal. 

Baca juga: Di Depan Jokowi, Khofifah Berharap 1,52 Juta Sertifikat Tanah di Jatim Dibagikan Tahun Ini

Syarat nonformal yang dimaksud, di antaranya adalah kapabilitas, integritas dan rekam jejak di bidang tersebut. Artinya, sosok yang menempati jabatan tertentu itu bukan "asal comot". 

Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi seringkali mengungkapkan hal tersebut di depan para pendukungnya, baik di kalangan partai politik maupun relawan. 

"Waktu itu, beliau bicara di Monas, di aktivis '98 juga dibuka soal itu. Jadi ya tetap ada hitung-hitungannya," lanjut mantan Panglima TNI tersebut. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X