Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 20/06/2019, 21:01 WIB
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai perlu ada partai yang berperan sebagai penyeibang dan berada di luar pemerintahan.

Hal itu disampaikan Andreas menanggapi perlu atau tidaknya koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menambah anggota dalam menjalankan pemerintahan.

"Siapa yang akan jadi partai penyeimbang di luar? Kami PDI-P ini sudah pernah menjadi partai yang di luar pemerintahan sepuluh tahun dan kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu penting," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Puan Maharani Tak Hadiri Rakernas PDI-P

Andreas menambahkan, partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf harus bertanggung jawab kepada konstituennya atas keputusan tersebut. Andreas menambahkan bukti pertanggungawabannya ialah dengan konsisten menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia juga mengatakan, keberadaan partai oposisi diperlukan dalam pendidikan politik Indonesia agar ada yang mengkritik pemerintah.

Andreas pun mengingatkan kepada partai-partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf agar konsisten dengan pilihannya. Jika tidak, parpol-parpol tersbut bisa ditinggalkan para konstituennya.

"Kalau tidak konstituen kita melihat, hanya karena kekuasaan lalu kau mengorbankan kemudian apa-apa yang kau pikirkan sebelumnya. Itu kan enggak bagus juga. Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat," lanjut dia.

Baca juga: Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Sebelumnya berkembang wacana penambahan jumlah anggota koalisi di pemerintahan Jokowi periode kedua. Salah satu partai yang santer disebut berpeluang masuk menjadi anggota koalisi ialah Demokrat dan PAN.

Belakangan, Presiden Jokowi juga membuka peluang terhadap kemungkinan masuknya Gerindra ke dalam koalisi pemerintahannya.

Kompas TV Otoritarian, Koruptif, dan Represif terhadap sikap-sikap kritis dialamatkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi kepada pemerintahan Joko Widodo saat membacakan poin gugatannya dalam sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Benarkah pemerintahan cenderung menjadi neo orde baru ? KompasTV akan mengulasnya bersama bersama Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI, Masinton Pasaribu Politisi PDI Perjuangan dan Miftah Nur Sabri politisi Partai Gerindra. #BPNPrabowoSandiaga #MahkamahKonstitusi #SengketaPilpres

 

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X