Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 20/06/2019, 21:01 WIB
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai perlu ada partai yang berperan sebagai penyeibang dan berada di luar pemerintahan.

Hal itu disampaikan Andreas menanggapi perlu atau tidaknya koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menambah anggota dalam menjalankan pemerintahan.

"Siapa yang akan jadi partai penyeimbang di luar? Kami PDI-P ini sudah pernah menjadi partai yang di luar pemerintahan sepuluh tahun dan kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu penting," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Puan Maharani Tak Hadiri Rakernas PDI-P

Andreas menambahkan, partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf harus bertanggung jawab kepada konstituennya atas keputusan tersebut. Andreas menambahkan bukti pertanggungawabannya ialah dengan konsisten menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia juga mengatakan, keberadaan partai oposisi diperlukan dalam pendidikan politik Indonesia agar ada yang mengkritik pemerintah.

Andreas pun mengingatkan kepada partai-partai yang tak mengusung Jokowi-Ma'ruf agar konsisten dengan pilihannya. Jika tidak, parpol-parpol tersbut bisa ditinggalkan para konstituennya.

"Kalau tidak konstituen kita melihat, hanya karena kekuasaan lalu kau mengorbankan kemudian apa-apa yang kau pikirkan sebelumnya. Itu kan enggak bagus juga. Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat," lanjut dia.

Baca juga: Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Sebelumnya berkembang wacana penambahan jumlah anggota koalisi di pemerintahan Jokowi periode kedua. Salah satu partai yang santer disebut berpeluang masuk menjadi anggota koalisi ialah Demokrat dan PAN.

Belakangan, Presiden Jokowi juga membuka peluang terhadap kemungkinan masuknya Gerindra ke dalam koalisi pemerintahannya.

Kompas TV Otoritarian, Koruptif, dan Represif terhadap sikap-sikap kritis dialamatkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi kepada pemerintahan Joko Widodo saat membacakan poin gugatannya dalam sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Benarkah pemerintahan cenderung menjadi neo orde baru ? KompasTV akan mengulasnya bersama bersama Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI, Masinton Pasaribu Politisi PDI Perjuangan dan Miftah Nur Sabri politisi Partai Gerindra. #BPNPrabowoSandiaga #MahkamahKonstitusi #SengketaPilpres

 

 

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X