Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Kompas.com - 20/06/2019, 20:07 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, angkat bicara mengenai dirinya yang disinggung dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Salah seorang saksi bernama Hairul Anas Suadi mengatakan bahwa Moeldoko pernah memberikan training kepada saksi dan calon pelatih saksi pemungutan suara. Moeldoko, sebut Anas, pernah mengatakan bahwa kecurangan merupakan bagian dari demokrasi.

Moeldoko pun meluruskan pernyataan tersebut.

"Saya katakan, dalam sebuah demokrasi yang mengedepankan kebebasan, apa saja bisa terjadi. Termasuk juga kecurangan bisa terjadi. Oleh sebab itu, kalian para saksi harus bekerja sungguh-sungguh, kalian harus militan, jangan banyak meninggalkan tempat," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Saksi 02 Ungkap Ada Materi Kecurangan Bagian dalam Demokrasi dalam Pelatihan Saksi TKN

Bahkan, lanjut Moeldoko, dirinya sampai memerintahkan para saksi serta pelatih saksi yang mengenakan kacamata untuk maju mendekat pada saat proses penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jadi, konteksnya seperti itu. Tidak ada saya mengajarkan mereka untuk berlaku curang. Dibilang saya mengatakan dalam demokrasi, kecurangan adalah hal yang wajar. Itu sebuah pelintiran yang ngawur," ujar Moeldoko.

"Sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan untuk berbuat curang. Enggak! Enggak ada. Yang saya tekankan adalah bagaimana harus waspada, mencermati situasi, siapa tahu nanti ada kecurangan. Konteksnya seperti itu," lanjut dia.

Diberitakan, pernyataan Anas bahwa Moeldoko mengatakan bahwa kecurangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi diungkapkan dalam sidang Kamis (20/6/2019) dini hari.

Anas adalah saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Jadi Saksi di MK, Caleg PBB Mengaku Ikut Pelatihan TKN soal Kecurangan Bagian dari Demokrasi

Anas mengatakan, salah satu materi yang disebutkan Moeldoko adalah istilah kecurangan bagian dari demokrasi. Anas kemudian ditanya hakim, apakah istilah itu merupakan ajaran agar saksi berlaku curang. Menurut Anas, tidak demikian.

Namun, menurut dia, istilah itu seolah-olah menegaskan bahwa kecurangan adalah suatu hal yang wajar dalam demokrasi.

"Lebih cenderung mengatakan bahwa kecurangan adalah suatu kewajaran," ujar Anas.

Kompas TV Ahli IT yang dihadirkan pihak KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, memberikan masukan ke KPU agar kisruh Situng tak terjadi. Marsudi mengatakan, sebaiknya di website Situng pemilu berikutnya memisahkan data yang sudah divalidasi dan yang belum. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Nasional
Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Nasional
Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Nasional
Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Nasional
Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X