Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Usul Tambahan Anggaran Tahun 2020 di Rapat Komisi II

Kompas.com - 20/06/2019, 18:59 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Rapat itu membahas usulan anggaran tahun 2020.

Tjahjo mengatakan, pihaknya meminta tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.911.272.940.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 3.405.051.729.000.

"Tambahan anggaran itu untuk mendanai beberapa rencana kegiatan prioritas yang belum terakomodir oleh pagu indikatif tahun 2020," kata Tjahjo saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Menhan Usul Tambahan Anggaran Tahun 2020 di Rapat Komisi I

Tjahjo mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 meningkat sebesar Rp 232.081.103.000 atau 7,31 persen dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 3.172.970.626.000.

"Mengalami kenaikan 7,31 persen dari alokasi anggaran 2019," ujarnya.

Adapun tambahan anggaran itu dialokasikan ke penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu program pemenuhan 16 juta blangko KTP Elektronik.

Selanjutnya, pimpinan rapat Komisi II Herman Khaeron mengatakan, menerima usulan anggaran Kemendagri untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR (Banggar).

Kompas TV Tingkat kehadiran anggota yang rendah saat rapat paripurna Senin kemarin dikritik banyak pihak. Kritikan juga ditujukan pada rendahnya kinerja legislasi serta adanya anggota DPR yang terjerat korupsi. Apakah masyarakat masih bisa berharap para anggota dewan yang mencalonkan kembali di Pemilu Legislatif 2019, tetap bekerja maksimal meski sibuk berkampanye di dapilnya masing-masing? Kompas TVakan membahasnya bersama anggota komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Jerry Sambuaga, kemudian melalui sambungan telepon Ahmad Riza Patria Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra serta Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com