Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU dan Bawaslu Usul Tambahan Anggaran di Rapat Komisi II DPR

Kompas.com - 19/06/2019, 15:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Rapat tersebut membahas usulan anggaran tahun 2020.

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.201.388.105.000  dengan Pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.992.861.595.000.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 497.099.425.000.

Baca juga: Ajukan Anggaran Rp 5,6 Triliun, Kominfo Janji Bangun Infrastruktur

Pagu indikatif anggaran 2020 sebesar Rp 2.844.862.603.000 termasuk untuk DKPP sebesar Rp 10.720.000.000.

Berdasarkan peraturan yang ada, sekretariat DKPP nantinya tidak akan berada satu naungan dengan Bawaslu tetapi bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aturan itu akan berlaku mulai Agustus mendatang.

"Pemindahan DKPP di tahun 2019 kami sudah bicarakan dengan Sekjen Kemendagri yang intinya kami sepakat mengawal pemindahan sekretariat DKPP dengan cara yang baik," kata Gunawan dalam rapat Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anggaran Kemenkeu Naik Untuk Rekrutmen dan Gaji Pegawai Baru

Gunawan mengatakan, Bawaslu tetap menganggarkan dana untuk DKPP untuk antisipasi dalam proses transisi ke Kemendagri. Adapun, DKPP meminta anggaran sebesar Rp 147.169.784.000.

Selanjutnya, pimpinan rapat komisi II Herman Khaeron mengatakan semua usulan anggaran akan dibawa Komisi II ke Badan Anggaran (Banggar) untuk ditindaklanjuti.

Kompas TV Tidak hanya neraca dagang yang defisit. Pemerintah juga mengumumkan pada april kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara terseok-seok. Defisit anggaran negara mencapai Rp 101 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto. Defisit ini melebar hampir 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu Rp 54,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perlambatan ekonomi global berdampak besar terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi setidaknya memengaruhi dua hal. Yaitu penerimaan pajak dan pendapatan negara selain pajak. #DefisitAnggaran #SriMulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com