Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg, KSP, Setkab, dan BPIP Usul Tambahan Anggaran di Rapat Komisi II DPR

Kompas.com - 18/06/2019, 12:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kepala Sekretaris Presiden (KSP), Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Rapat tersebut membahas soal usulan anggaran tahun 2020.

Adapun dalam rapat tersebut, empat lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 615.618.584.000 atau sekitar Rp 615 miliar dengan pagu indikatif 2020 sebesar Rp 2.104.476.045.000 atau berkisar Rp 2 triliun.

Ia mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 itu naik sebesar Rp 50.967.276.000 atau 2,48 persen dari anggaran tahun 2019 yakni sebesar Rp 2.053.508.769.000.

Baca juga: Polri Usul Anggaran Rp 111,42 Triliun Tahun 2020 di Rapat Komisi III DPR

"Anggaran tersebut untuk mendukung pemerintah baru masa bakti 2019-2024. Jadi terima kasih dukungan dari bapak ibu Komisi II," Pratikno dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan KSP juga meminta tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 30.884.194.000 atau Rp 30 miliar dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 76.584.364.000 atau Rp 76 miliar.

Moeldoko mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 8,57 persen. Ia mengatakan, total pagu setelah usulan tambahan anggaran adalah sebesar Rp 107.468.562.000 atau 107 miliar.

Ia juga mengatakan, tambahan anggaran itu untuk memenuhi program-program KSP seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Baca juga: Komnas HAM, BNPT, dan LPSK Minta Tambahan Anggaran pada 2020

"Perlu kami sampaikan pagu itu belum memenuhi kebutuhan staf kepresidenan untuk melaksanakan program-program nasional," ujar Moeldoko.

Kemudian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan pihaknya juga meminta tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 80.866.106.000 atau Rp 80 miliar.

Ia mengatakan, pagu indikatif Sekretaris Kabinet tahun 2020 yaitu sebesar Rp 296.559.039.000 atau Rp 296 miliar. Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan dari pagu indikatif tahun 2019 sebesar 15,74 persen atau Rp 55.399.492.000.

"Berdasarkan jenis belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai bahwa untuk belanja itu kami kekurangan," kata Pramono.

Baca juga: Untuk Apa Basuki Usulkan Tambahan Anggaran Rp 16,5 Triliun

Selanjutnya, Kepala BPIP Hariyono, mengatakan, lembaganya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 187.115.780.000 atau Rp 187 miliar dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 216.998.054.000 atau Rp 216 miliar.

"Dalam mendukung program dan kegiatan yang yang sudah dituangkan dalam RENSTRA BPIP melalui peraturan BPIP nomor 5 tahun 2018 tentang rencana strategis BPIP, " kata Hariyono

Adapun Pimpinan rapat Komisi II DPR RI yaitu Zainuddin Amali mengatakan, komisi II akan membahas lebih lanjut pada rapat RAPBN 2020

"Komisi II akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2020 selanjutnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com