Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily membantah ada pengarahan untuk berbuat curang dalam pelatihan saksi yang digelar TKN.

Hal ini disampaikan Ace menanggapi pernyataan Hairul Anas Suaidi, saksi yang dihadirkan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Ace menilai Hairul sudah dalam menafsirkan pengarahan yang diberikan saat pelatihan saksi TKN.

"Itu salah menafsirkan pengarahan dari Pak Moeldoko. Tidak mungkin kami mengajarkan kecurangan. Kami ingin agar pemilu ini berjalan jujur dan adil," kata Ace kepada Kompas.com, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Ace mencontohkan, soal adanya kepala daerah kader partai koalisi yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebagai kader partai tentu memiliki kewajiban untuk mendukung capres yang didukung partainya.

"Lalu soal mengkapitalisasi program pemerintahan Jokowi, sebagai petahana tentu yang kami sosialisasikan adalah keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK. Itu lazim sebagai incumbent," kata dia.

"Saksi memiliki penafsiran yang salah atas pejelasan materi yang diberikan dalam pembekalan saksi," tambah politisi Partai Golkar ini.

Chaiul Anas sebelumnya mengungkap pelatihan untuk saksi yang digelar oleh TKN mengajarkan untuk melakukan kecurangan.

Baca juga: Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

"Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung Paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir dalam pelatihan saksi," ujar saksi Hairul Anas Suaidi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/6/2019) dini hari.

Dalam pelatihan yang digelar beberapa bulan sebelum pemungutan suara di Jakarta itu, Anas mengaku mendapatkan materi pelatihan kecurangan bagian dari demokrasi.

Menurut keponakan mantan hakim MK Mahfud MD itu, materi yang disajikan dirasa mengagetkan dan membuatnya merasa tidak nyaman dalam mengikuti pelatihan itu.

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Ia mencontohkan tentang pengerahan aparat untuk kemenangan salah satu pasangan calon yang menurut dia tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Terlebih lagi menunjukan gambar orang, tokoh, pejabat, kepala daerah yang diarahkan untuk memberikan dukungan logistik untuk salah satu paslon, ini mengganggu saya hingga pada akhirnya saya membantu 02," ucap Anas.