Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Kompas.com - 20/06/2019, 10:42 WIB
Sejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengomentari saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga di sidang ketiga sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ace mengatakan, para saksi yang dihadirkan tim hukum 02 jauh dari opini yang berkembang.

Ia menilai, pernyataan para saksi tersebut tidak meyakinkan untuk membuktikan tuduhan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Mereka menghadirkan para saksi yang tidak meyakinkan untuk membuktikan tuduhan TSM tersebut. Sebagian besar saksi yang dihadirkan merupakan bagian dari pendukung utama pasangan 02," kata Ace saat dihubungi, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Saksi 02 Tidak Tahu Apakah 17,5 Juta Pemilih yang Disebut Invalid Datang ke TPS atau Tidak

Ace mengatakan, upaya tim hukum 02 untuk meyakinkan majelis hakim justru membuka mata seluruh masyarakat bahwa tuduhan kecurangan pemilu itu hanya asumsi dan persepsi.

"Contohnya, kesaksian Agus Maksum yang menyatakan ada 17,5 juta pemilih di DPT invalid. Ternyata data-datanya tidak bisa dibuktikan," ujarnya.

Ace juga menyoroti, pernyataan salah satu saksi terkait pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS di Jawa Tengah. Menurut dia, hal itu tidak perlu disampaikan di dalam sidang.

Sebab, Bawaslu menyatakan telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Baca juga: Hakim: Pak Bambang Widjojanto Stop, Kalau Tidak Saya Suruh Keluar...

"Jadi seharusnya tuduhan adanya peristiwa pencoblosan petugas itu seharusnya tidak dihadirkan dalam persidangan MK karena sudah ditangani oleh Bawaslu," tuturnya.

Ace menilai, tuntutan BPN untuk memenangi Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 akan sulit dikabulkan.

Bahkan, untuk melakukan PSU di tempat-tempat yang disebutkan saksi.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X