Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sebut NIK Rekayasa Paling Banyak di Bogor, KPU Bilang "Pemenangnya 02, 70 Persen"

Kompas.com - 19/06/2019, 16:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari bertanya pada saksi paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin, soal perolehan suara pilpres di Kabupaten Bogor.

Pertanyaan ini dilontarkan setelah Idham menyebut adanya 437 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Bogor yang direkayasa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU.

Pertanyaan ini muncul dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apakah saudara tahu dalam pemilihan presiden ini di Kabupaten Bogor, pemenangnya 01 atau 02?," tanya Hasyim.

Baca juga: Saksi dari Tim Hukum 02 Paparkan 4 Kejanggalan Terkait DPT

Kepada Hasyim, Idham menjawab tidak tahu.

"Secara jujur saya katakan saya tidak tahu. Karena target saya adalah pemilu yang jujur saja," katanya.

Hasyim kemudian memastikan bahwa Idham tak tahu menahu soal perolehan suara presiden di Kabupaten Bogor. Oleh Majelis Hakim Arief Hidayat hal tersebut juga dipastikan kembali.

"Cukup. (Saksi) tidak tahu," kata Arif.

Atas jawaban Idham tersebut, Hasyim kemudian mengungkap bahwa Kabupaten Bogor, yang disebut sebagai wilayah dengan NIK rekayasa tertinggi, pemilunya dimenangkan oleh paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

"Kami kasih tahu untuk (Kabupaten) Bogor pemenang (pilpres)-nya (paslon) 02, 70 persen," kata Hasyim.

Baca juga: Ngototnya Saksi Prabowo-Sandi soal NIK Siluman...

Sebelumnya, saksi dari Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Idham Amiruddin, menyebut adanya NIK rekayasa dalam DPT.

NIK rekayasa merupakan NIK yang elemen datanya salah, yakni kode NIK untuk laki-laki dan perempuan yang tak sesuai.

Menurut Idham, data NIK rekayasa itu berjumlah 10.901.715. Jumlah tertinggi ada di Kabupaten Bogor.

"Yang tertinggi itu di Bogor, sekitar 437 ribu lebih," kata Idham.

Kompas TV Pada sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019), Hakim MK, Arief Hidayat bertanya pada saksi pemohon mengenai keterangan yang diberikan. Saksi meminta izin kepada Hakim MK untuk mendekat pada layar. Hakim MK pun memberikan izin kepada saksi pemohon. #SidangMK #GugatanPrabowo #SengketaPilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com