PN Jaksel Panggil PKS dan Fahri Hamzah soal Eksekusi Ganti Rugi Rp 30 Miliar

Kompas.com - 19/06/2019, 12:31 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menunjukan surat inkrahnya atas gugatan kasus pemecatan dirinya dari PKS, di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menunjukan surat inkrahnya atas gugatan kasus pemecatan dirinya dari PKS, di kompleks parlemen, Jumat (25/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Pengacara Fahri, Mujahid A. Latief, menuturkan bahwa kedatangannya untuk memenuhi panggilan Ketua PN sebagai tindak lanjut permohonan eksekusi yang telah diajukan di bulan Januari 2019.

Pengajuan eksekusi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

"Kita ini kan sudah mengajukan surat permohonan eksekusi PN dan sekarang itu pihak Pengadilan Negeri memanggil pemohon dan termohon itu datang ke pengadilan ini untuk diberitahu untuk diingatkan, maksudnya si para tergugat ya agar melaksanakan seluruh isi putusan itu dalam jangka waktu delapan hari," kata Mujahid.

Baca juga: Jika Rp 30 Miliar Dibayar, Fahri Bakal Sumbangkan Rp 1 Miliar ke Tiap Provinsi

Dalam surat panggilan bernomor 15/Eks.Pdt/2019 jo Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang ia tunjukkan, pihak PKS akan diberi teguran untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu delapan hari.

Kendati demikian, kini pihak Fahri masih menunggu PKS dan Juru Sita PN Jakarta Selatan.

"Kami sudah lapor ke dalam, juru sitanya belum ada jadi kita mungkin diminta untuk tunggu beberapa saat," ungkapnya.

Fahri Hamzah vs PKS

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Baca juga: MA: PK Tak Menunda Kewajiban PKS Bayar Rp 30 Miliar ke Fahri Hamzah

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan majelis hakim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X