Presiden PKS Akan Ajukan PK atas Ganti Rugi Rp 30 Miliar Fahri Hamzah

Kompas.com - 30/01/2019, 15:07 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman dan pimpinan PKS lainnya, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Presiden PKS Sohibul Iman dan pimpinan PKS lainnya, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman mengatakan, akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait persoalan ganti rugi sebesar Rp 30 miliar dengan Fahri Hamzah.

Ganti rugi itu terkait kalahnya kasasi petinggi PKS atas kasus pemecatan Fahri Hamzah.

"Sudah dibilangin sama lawyer saya, kita akan PK," kata Sohibul saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Tagih Rp 30 Miliar, Pihak Fahri Hamzah Ancam Ajukan Penyitaan Aset PKS

Kendati demikian, ia tidak mau banyak berkomentar terkait polemik tersebut.

Sohibul menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kuasa hukum. Ia hanya menegaskan bahwa partainya akan menaati hukum yang ada.

"Jadi ini tolong ke lawyer saja, intinya PKS akan taati hukum itu saja," ungkap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membawa polemik pemecatannya ke pengadilan dan Mahkamah Agung. Fahri memenangi perkara di semua tingkatan.

Baca juga: Jika Terima Rp 30 Miliar, Fahri Hamzah Akan Pakai untuk Perbaiki PKS

 

Putusan MA menyatakan lima pimpinan PKS diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

Selain itu, ia juga meminta lima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digugatnya mundur dari jabatan.

Lima pimpinan PKS itu adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Fahri vs PKS

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Baca juga: Pimpinan PKS Disebut Membangkang terhadap Hukum jika Tak Bayar Rp 30 M ke Fahri Hamzah

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan majelis hakim tersebut.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X