Kompas.com - 18/06/2019, 10:54 WIB
Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin selaku termohon membacakan jawaban atas pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin selaku termohon membacakan jawaban atas pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai, paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi telah keliru dan gagal paham mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin dalam sidang sengketa hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU menjawab permohonan gugatan tim 02 yang mempermasalahkan kesalahan input data Situng.

"Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara," kata Ali di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 01: Tim 02 Menuduh Tanpa Bukti, Hanya Melampiaskan Emosi Ketidakpuasan

Ali menegaskan, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam keputusan KPU Nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019.

Baca juga: Tim Hukum 01 Singgung Seluruh Parpol Terima Hasil Pileg 2019

KPU mengakui bahwa terdapat kesalahan pencatatan data Situng. Namun demikian, kesalahan tersebut telah diperbaiki.

Kesalahan ini pun hanya berkisar 0,00026 persen sehingga dinilai tidak signifikan jika kubu Prabowo menyimpulkan adanya rekayasa untuk melakukan manipulasi perolehan suara.

"Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu pasangan calon adalah tuduhan yang tidak benar atau bohong," ujar Ali.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Nasional
Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Nasional
Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Nasional
Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Nasional
Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Nasional
Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Nasional
Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Nasional
Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Nasional
4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

Nasional
Menristek Ajak Perempuan di Bidang Riset dan Teknologi Terus Berkarya di Tengah Pandemi

Menristek Ajak Perempuan di Bidang Riset dan Teknologi Terus Berkarya di Tengah Pandemi

Nasional
Jaksa: Juliari Batubara Potong Rp 10.000 Tiap Paket Bansos Covid-19

Jaksa: Juliari Batubara Potong Rp 10.000 Tiap Paket Bansos Covid-19

Nasional
KPK Harap Kemen PPPA Kerja Sama dengan Sayap Perempuan Anti Korupsi

KPK Harap Kemen PPPA Kerja Sama dengan Sayap Perempuan Anti Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X