Kompas.com - 18/06/2019, 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, semua data yang dipersoalkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebenarnya sudah pernah diselesaikan sebelum ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disampaikan dalam keterangan termohon atas gugatan pemohon yang dibacakan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Semua data yang dipermasalahkan sudah diverifikasi bersama dan dinyatakan memenuhi syarat," ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan tanggapan termohon.

Baca juga: KPU: Tim 02 Menggembar-gemborkan Ancaman atau Intimidasi Saksi

Menurut Ali, pernah dilakukan 7 kali koordinasi antara pihak pemohon, yakni paslon 02 dan pihak terkait, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasilnya, Bawaslu tidak pernah sekali pun menyatakan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

KPU juga telah menindaklanjuti permasalahan soal data itu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KPU juga melakukan pengolahan data dengan verifikasi faktual. Tak hanya itu, KPU pernah menghadirkan ahli statistik.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Nasional
Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Nasional
Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.