Ketum Sebut Golkar Akan Bahas Jatah Kursi Menteri Usai Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya akan membahas jatah kursi menteri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sidang sengketa hasil Pemilu 2019.

"Belum, itu sesudah nanti habis putusan MK," kata Airlangga saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Senanda dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, belum ada pembicaraan terkait pembagian kursi menteri antara Ketum dan jajaran DPP.

Baca juga: Agus Gumiwang Akui Golkar Persiapkan Calon-calon Menteri

"Kami belum tahu alokasi untuk kami berapa, pos kementerian apa diberikan. Apakah kursi tersebut terkait kompetensi yang kami miliki dan siapa orangnya. Sampai saat ini kami masih menunggu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya layak mendapat empat atau lima kursi menteri dalam periode pemerintahan berikutnya.

Agung menyebut enam nama kader Golkar yang dinilai cocok menduduki kursi kabinet, jika Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden.

"Bahwa Partai Golkar tidak pernah kekeringan atau kekurangan kader yang mumpuni, yang cakap dan bisa bertanggung jawab dalam tugas-tugas ke depan, baik di eksekutif atau legislatif," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Gerindra Berpeluang Masuk Koalisi, Golkar Sebut Harus Dilihat Komitmen Partai

Dua nama yang disebut Agung yakni, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah menjabat sebagai anggota Kabinet Kerja dan dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai menteri.

Selain itu, Agung juga menyebut empat nama lainnya. Masing-masing yakni, Ilham Habibie yang merupakan anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Kemudian, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni dan Indra Bambang Utoyo.