Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

Kompas.com - 13/06/2019, 08:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik nasional sebagaimana diungkap kepolisian, menunjukkan ada upaya memainkan politik kekerasan oleh segelintir elite ala pembunuhan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah atau Amerika Latin.

Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tersebut sebelum terlanjur menjadi “lingkaran setan kekerasan” dalam perpolitikan Indonesia.

Charles menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, ratusan tokoh politik di Amerika Latin menjadi korban pembunuhan dari lawan politik, kartel narkotika dan kekuatan militer.

Tidak sedikit juga tokoh politik di Timur Tengah yang meninggal dunia karena dibunuh.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong hingga Rencana Pembunuhan

Misalnya, pembunuhan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, yang membawa negara tersebut kepada tradisi kekerasan yang seakan tak berkesudahan.

"Indonesia tidak memiliki ‘tradisi’ perebutan kekuasaan dengan cara-cara pembunuhan tokoh politik seperti itu. Oleh karenanya, kita sebagai anak bangsa hendaknya bersatu untuk menentang dan tidak memberi ruang sedikitpun terhadap segala bentuk politik kekerasan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6/2019).

Politisi PDI-P ini mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mencegah terjadinya pembunuhan tokoh-tokoh politik, dan menjadi benteng terdepan NKRI.

Ia berharap, kesiapsiagaan TNI-Polri dalam menjaga NKRI ini hendaknya juga diikuti dengan sikap elite yang antikekerasan dan mengedepankan cara-cara bermartabat dalam berpolitik.

Baca juga: Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

Charles menegaskan, elite politik seharusnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, sehingga tidak perlu cara-cara jalanan untuk merebutnya.

Sebaliknya, sekeras apapun pemilu tidak boleh membawa Indonesia pada sebuah lingkaran setan kekerasan.

"Perebutan kekuasaan dalam negara demokratis seperti Indonesia haruslah melalui pemilu, bukan dengan desing mesiu," kata dia.

Polisi sebelumnya mengungkap upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Baca juga: Pengacara: Kivlan Zen Tak Rencanakan Pembunuhan, Itu Hoaks

Keempat tokoh yang menjadi target itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Sementara, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target adalah Yunarto Wijaya.

Dalam jumpa pers Rabu kemarin, pihak kepolisian buka-bukaan soal keterangan para tersangka yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kedua tersangka H Kurniawan alias Iwan dan Tajudin mengaku diperintah oleh Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Kivlan sendiri saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, membantah kliennya merencanakan pembunuhan.

"Bapak Kivlan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu adalah hoaks," kata Tonin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com