Buntut Surat Suara Tercoblos di Kuala Lumpur, 2 PPLN Diperiksa DKPP

Kompas.com - 11/06/2019, 20:23 WIB
Sidang dugaan pelanggaran kode etik PPLN Kuala Lumpur oleh DKPP, Selasa (11/6/2019). Dok. Humas DKPPSidang dugaan pelanggaran kode etik PPLN Kuala Lumpur oleh DKPP, Selasa (11/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) memeriksa dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan, melalui sidang dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (11/6/2019).

Perkara ini merupakan buntut dari kasus surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia, pertengahan April 2019.

Adapun pengadu ialah Ketua KPU beserta seluruh komisioner.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan 60 Ribu Suara Hasil Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tidak Dihitung


KPU mendalilkan bahwa PPLN Kuala Lumpur tidak melaksanakan tugas secara efektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, tidak sepenuhnya sesuai prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam persidangan.

"Hal ini ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia,” sambungnya.

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Hadir sebagai pihak terkait, Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo.

Kepada Majelis Hakim, Ratna menyebut pihaknya telah merekomendasikan KPU untuk mencopot Krisna K.U. Hanan dan Djadjuk Natsir dari jabatannya.

Krisna direkomendasikan untuk dicopot guna mencegah timbulnya konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN dengan jabatannya sebagai pejabat fungsional di KBRI di Kuala Lumpur.

Baca juga: KPU Berhentikan Sementara Anggota PPLN Kuala Lumpur

Sedangkan pemberhentian Djaduk berkaitan dengan jabatannya sebagai penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos.

Sidang yang digelar hari ini merupakan sidang perdana dengan agenda mendengarkan pokok-pokok pengaduan pengadu dan mendengarkan jawaban teradu. Ke depannya, masih ada sidang lanjutan yang akan digelar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X