Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Usul Pembubaran Koalisi, PKS Anggap Pernyataan Resmi Hanya dari Sekjen Demokrat

Kompas.com - 11/06/2019, 16:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan usulan pembubaran koalisi Prabowo-Sandiaga oleh Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik hanya pernyataan pribadi.

Hidayat menegaskan, PKS hanya percaya pada pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang menyatakan masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Saya memegang pada ucap resmi dari pihak Demokrat, ya, dan pernyataan resmi itu disampaikan Pak Hinca Panjaitan," kata Hidayat saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Usul Prabowo Segera Bubarkan Koalisi Pendukungnya

Hidayat mengatakan, berdasarkan pernyataan Hinca, Partai Demokrat masih bersama koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta mengikuti proses gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Hidayat mempersilakan Demokrat menanggapi manuver dari salah satu anggota partai.

"Terus terang saja Sekjen itu lebih autentik dan otoritatif menyatakan sikap. Sampai hari ini Demokrat menegaskan dia masih dengan 02 mengikuti proses di MK sampai selesai," ujarnya.

Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi

"Bahwa kemudian ada yang membuat manuver di luar itu, silakan Demokrat untuk menyikapi manuver dari warga partainya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.

"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).

Kompas TV Partai Demokrat, melalui wasekjennya Rachland Nashidik, sempat mengusulkan adanya pembubaran koalisi partai. Menurut Demokrat, pembubaran ini untuk menghindari benturan di masyarakat.<br /> <br /> Anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut pembubaran partai koalisi masih sebatas usulan. Max menilai usulan pembubaran partai tak lain untuk menghindari benturan sosial di masyarakat.<br /> <br /> Menurut Max, pembubaran dapat terjadi jika dilakukan kedua pihak, bukan hanya sepihak. #Demokrat #RachlandNashidik #MaxSopacua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com