Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Dari Tahun ke Tahun, Situng Tak Pernah Seratus Persen

Kompas.com - 10/06/2019, 19:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penghitungan suara dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) milik KPU belum mencapai angka seratus persen. Padahal, hasil resmi pemilu dari penghitungan rekapitulasi manual dan berjenjang telah ditetapkan pada 21 Mei 2019 lalu.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, bukan kali ini saja perhitungan suara Situng tak bisa mencapai angka sempurna. Dari Pemilu ke Pemilu, Situng belum bisa menyentuh seratus persen.

"Memang Situng kita dari Pemilu ke Pemilu belum bisa mencapai seratus persen," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca juga: KPU Tak Akan Selesaikan Situng Seratus Persen, Ini Alasannya

Arief menyebut, penghitungan Situng belum mencapai seratus persen lantaran Pemilu kali ini dilakukan secara serentak meliputi Pilpres dan Pileg. Sehingga, data yang harus diinput pun tidak sedikit.

Menegaskan pernyataan Arief, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut bahwa Situng Pilpres 2014 pun tak bisa mencapai seratus persen.

Namun demikian, KPU berupaya untuk melakukan penghitungan secara maksimal.

Baca juga: Mantan Komisioner KPU: Belum Selesainya Situng Bukan Masalah Besar

"Ya memang begitu, pengalaman 2014 pun begitu (tidak seratus persen). Prinsipnya kan kita tetap mengupayakan yang maksimal untuk database kita," ujar Ilham.

Meski begitu, Ilham menuturkan, pihaknya tidak akan menyelesaikan penghitungan suara Situng seratus persen.

"Ya enggak (diselesaikan seratus persen) lah, sekitar 99-an persen saja. Sudah kami upayakan maksimal tapi tidak bisa seratus persen," katanya.

Kompas TV Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng KPU pukul 17.30 WIB sudah menembus 90 persen lebih suara, Minggu (19/5). Sejauh ini antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto terpaut selisih 11 persen. Namun, data Situng ini bukan data final yang akan diumumkan KPU, karena hasil akhir akan ditetapkan lewat perhitungan manual berjenjang di tiap tingkatan. Bagaimana semua pihak mengawal hasil pemilu 2019 tanpa adanya upaya mendelegitimasi atau mengaburkan fakta pemilu? Bagaimana segala bentuk ketidakpuasan atas hasil pemilu 2019 ditempuh lewat sarana yang konstitusional? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, guru besar hukum tata negara IPDN Prof Juanda, serta Komisioner KPU Viryan Azis. #KPU #PenghitunganKPU #HasilPemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com