Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Revisi UU Pilkada Tak Dilakukan Saat Tahapan Sudah Dimulai

Kompas.com - 10/06/2019, 17:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2020.

Jika tak ada perubahan, PKPU akan disusun berlandaskan pada Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Sepanjang tidak diubah, maka kita masih gunakan undang-undang yang lama," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Namun demikian, Arief mengatakan, perkara ada atau tidaknya revisi undang-undang menjadi kewenangan pemerintah dan DPR.

Baca juga: Dua Petahana Beri Sinyal Bakal Maju di Pilkada Karawang 2020

Sebagai penyelenggara pemilu, Arief meminta supaya pembuat undang-undang tidak merevisi UU ketika tahapan Pilkada sudah dimulai.

Adapun tahapan Pilkada akan dimulai pada September 2019. Artinya, jika ada revisi UU, Arief meminta supaya dilakukan sebelum waktu tersebut.

"Saya ingin menekankan kalau memang ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sampai udah dimulai, baru undang-undangnya baru direvisi," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Karawang Dimulai September 2019, KPU Ajukan Dana Rp 65 Miliar

Jika revisi undang-undang dilakukan setelah tahapan Pilkada dimulai, dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

"Jadi harus jauh sebelum itu supaya bisa segera, karena yang perlu tahu kalau regulasi itu berubah kan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga, termasuk masyarakat," kata Arief.

Kompas TV Serangan fajar akrab didengar apa lagi saat dekat-dekat pemilu gini. Kamu pernah nggak sih menerima "sogokan" untuk memilih kandidat tertentu? Hati-hati loh karena ada KUHP yang mengatur. Tak hanya uang kertas, serangan fajar zaman now juga mengandalkan produk-produk digital. Dan lebih mengejutkannya lagi, ada istilah yang populer pada pilkada lalu yaitu "Serangan Fajar Pascabayar". Pilih dulu baru dibayar. Gimana menurutmu soal serangan fajar ini? #rabupemilu #pemilu2019 #rumahpemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron Ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com