KPU Minta Revisi UU Pilkada Tak Dilakukan Saat Tahapan Sudah Dimulai

Kompas.com - 10/06/2019, 17:09 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua KPU RI Arief Budiman, Jumat (31/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2020.

Jika tak ada perubahan, PKPU akan disusun berlandaskan pada Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Sepanjang tidak diubah, maka kita masih gunakan undang-undang yang lama," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Namun demikian, Arief mengatakan, perkara ada atau tidaknya revisi undang-undang menjadi kewenangan pemerintah dan DPR.

Baca juga: Dua Petahana Beri Sinyal Bakal Maju di Pilkada Karawang 2020

Sebagai penyelenggara pemilu, Arief meminta supaya pembuat undang-undang tidak merevisi UU ketika tahapan Pilkada sudah dimulai.

Adapun tahapan Pilkada akan dimulai pada September 2019. Artinya, jika ada revisi UU, Arief meminta supaya dilakukan sebelum waktu tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya ingin menekankan kalau memang ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sampai udah dimulai, baru undang-undangnya baru direvisi," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Karawang Dimulai September 2019, KPU Ajukan Dana Rp 65 Miliar

Jika revisi undang-undang dilakukan setelah tahapan Pilkada dimulai, dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

"Jadi harus jauh sebelum itu supaya bisa segera, karena yang perlu tahu kalau regulasi itu berubah kan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga, termasuk masyarakat," kata Arief.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

Nasional
Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.