Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Sayangkan Dokter PNS Puskesmas Setiabudi Cuti Libur Lebaran

Kompas.com - 07/06/2019, 11:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyayangkan dokter yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Puskesmas Kelurahan Setiabudi mengambil cuti dan menyerahkan dokter berstatus pegawai kontrak yang bertugas selama libur lebaran.

"Di puskesmas ini, selama lebaran dijalankan oleh dokter non PNS ya, dokter PNS-nya semua cuti. Saya kira enggak tepat kalau seperti itu karena penanggung jawabnya ada pada dokter PNS di Puskesmas," ujar anggota ORI Adrianus Meliala saat peninjauan pelayanan publik di Puskesmas Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).

Baca juga: Tak Diizinkan Masuk, Ombudsman Batal Tinjau Rutan KPK Saat Lebaran

Adrianus menuturkan, sejatinya pelayanan publik di Puskesmas tidak bisa hanya diserahkan pada pegawai yang berstatus kontrak. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi dinas kesehatan DKI Jakarta.

Sementara itu, kepala harian Puskesmas Kelurahan Setiabudi, Herjuno, menyatakan, selama lebaran, terdapat tiga shift kerja untuk pelayanan di Puskesmas.

"Untuk pagi, ada satu dokter dan perawat. Kemudian, untuk siang, dokter dan perawat masing-masing ada dua, dan malam harinya dokter dan perawat masing-masing satu orang," papar Herjuno.

Baca juga: Ombudsman: Pemerintah Lamban Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Adapun untuk jumlah pasien, lanjutnya, rata-rata ada sekitar 150 sampai 200 orang. Adapiun pada lebaran ini, ketersediaan obat juga tidak ada masalah.

"Ketersediaan obat sejauh ini tidak ada masalah. Stok obat masih aman," ucapnya.

Adapun pada hari ini ORI meninjau delapan lokasi, yaitu Rutan KPK, Puskesmas Setia Budi, Polsek Cempak Putih, Rutan Pondok Bambu, Polsek Pulogadung, Pertaminan Pelumpang, RS Koja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara.

Kompas TV YLBHI memiliki temuan awal adanya pelanggaran HAM saat kericuhan yang terjadi di kawasan Thamrin, 22 Mei lalu. Ada beberapa catatan temuan awal yakni kekerasan terhadap massa, jurnalis hingga tim medis. YLBHI akan membuka posko pengaduan untuk korban kericuhan 21-22 Mei melalui LBH Jakarta, Kontras, dan LBH Pers. Nantinya pengaduan akan diteruskan ke Komnas HAM, Ombudsman, dan KPAI. Sekaligus untuk mengungkap dalang kericuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com