Ada 13.435 Pelanggaran Lalu Lintas pada H-1 Lebaran

Kompas.com - 04/06/2019, 17:07 WIB
Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Dermaga Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (2/6/2019). Terhitung sejak H-7 hingga H-4 pukul 08.00 jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung sebanyak 400.309 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. Hafidz Mubarak AFoto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Dermaga Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (2/6/2019). Terhitung sejak H-7 hingga H-4 pukul 08.00 jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung sebanyak 400.309 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 13.435 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas saat Operasi Ketupat 2019 pada H-1 Hari Raya Idul Fitri.

Dari 13.435 jumlah pelanggaran yang ditindak, sebanyak 3.749 di antaranya ditilang dan 9.686 hanya ditegur.

"Faktor-faktor pemudik ditilang itu sebagian besar terjadi di titik atau wilayah trouble spot dan black spot. Itu jenis wilayah yang daerahnya sudah pasti macet," ujar Kepala Posko Operasi Ketupat 2019 Korlantas Polri Kombes (Pol) Bakharuddin Muhammad Syah, di kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: Arus Mudik 2019 Dinilai Lebih Lancar, Ini Fakta dan Penjelasannya

Ia menyebutkan, pada umumnya, yang ditindak tersebut karena pemudik mengantuk di jalan dan tidak mematuhi rambu lalu lintas.

Bakharuddin menambahkan, para pengemudi baik yang menggunakan mobil dan motor harus beristirahat setiap empat jam sekali.

Hal itu bertujuan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan karena ketidakfokusan pemudik.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat 2019, Korlantas Polri merujuk pada sejumlah aturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Kemudian Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Baca juga: Kemenhub Perkirakan 8-9 Juni 2019 Puncak Arus Balik Mudik Lebaran

"Kita meminta pemudik untuk tidak berburu-buru sampai ke tempat tujuan. Perhatikan peraturan yang sudah tertera," paparnya.

Bakharuddin juga mengimbau kepada pemudik untuk menggunakan data dan informasi terkait sarana, prasarana, serta peraturan lalu lintas yang terdapat di posko-posko mudik setiap daerah.

Adapun dari Kamis 30 Mei hingga Senin 3 Juni terdapat 359.000 kendaraan yang telah melintasi tol Jawa Tengah.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X