Ada 13.435 Pelanggaran Lalu Lintas pada H-1 Lebaran

Kompas.com - 04/06/2019, 17:07 WIB
Foto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Dermaga Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (2/6/2019). Terhitung sejak H-7 hingga H-4 pukul 08.00 jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung sebanyak 400.309 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. Hafidz Mubarak AFoto udara kendaraan pemudik tujuan Sumatera antre memasuki kapal Roro di Dermaga Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (2/6/2019). Terhitung sejak H-7 hingga H-4 pukul 08.00 jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung sebanyak 400.309 orang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 13.435 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas saat Operasi Ketupat 2019 pada H-1 Hari Raya Idul Fitri.

Dari 13.435 jumlah pelanggaran yang ditindak, sebanyak 3.749 di antaranya ditilang dan 9.686 hanya ditegur.

"Faktor-faktor pemudik ditilang itu sebagian besar terjadi di titik atau wilayah trouble spot dan black spot. Itu jenis wilayah yang daerahnya sudah pasti macet," ujar Kepala Posko Operasi Ketupat 2019 Korlantas Polri Kombes (Pol) Bakharuddin Muhammad Syah, di kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: Arus Mudik 2019 Dinilai Lebih Lancar, Ini Fakta dan Penjelasannya

Ia menyebutkan, pada umumnya, yang ditindak tersebut karena pemudik mengantuk di jalan dan tidak mematuhi rambu lalu lintas.

Bakharuddin menambahkan, para pengemudi baik yang menggunakan mobil dan motor harus beristirahat setiap empat jam sekali.

Hal itu bertujuan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan karena ketidakfokusan pemudik.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Ketupat 2019, Korlantas Polri merujuk pada sejumlah aturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Kemudian Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Baca juga: Kemenhub Perkirakan 8-9 Juni 2019 Puncak Arus Balik Mudik Lebaran

"Kita meminta pemudik untuk tidak berburu-buru sampai ke tempat tujuan. Perhatikan peraturan yang sudah tertera," paparnya.

Bakharuddin juga mengimbau kepada pemudik untuk menggunakan data dan informasi terkait sarana, prasarana, serta peraturan lalu lintas yang terdapat di posko-posko mudik setiap daerah.

Adapun dari Kamis 30 Mei hingga Senin 3 Juni terdapat 359.000 kendaraan yang telah melintasi tol Jawa Tengah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Nasional
Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Nasional
Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Nasional
'Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan'

"Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

Nasional
Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X