Sempat Mengaku Merasa Berdosa soal Putusan Pemilu Serentak, Ini Penjelasan Ketua MK

Kompas.com - 22/05/2019, 19:03 WIB
Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Anwar Usman menjelaskan maksud pernyataannya soal perasaan berdosa atas banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam Pemilu 2019.

Pernyataan ini pernah dia lontarkan dalam sebuah kegiatan di Bogor. Ketika itu Anwar mengaku merasa berdosa atas peristiwa itu karena ikut memutuskan pemilu serentak.

Setelah mengeluarkan pernyataan itu, kata Anwar, banyak pembicaraan di media sosial yang menyebut dirinya menyesal telah membuat keputusan soal pemilu serentak.

Baca juga: Menurut Perludem, Ini yang Harus Dievaluasi dari Pemilu Serentak 2019


"Memang saya begitu baca di medsos ya kaget juga saya, judulnya 'Banyak yang Meninggal, Ketua MK Merasa Berdosa'. Itu betul, cuma banyak yang salah konteks," ujar Anwar di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (22/5/2019).

Anwar mengatakan, pernyataannya itu merupakan bentuk empati sebab banyak petugas KPPS yang meninggal dalam pelaksanaan pemilu serentak ini. Sebagai pihak yang memutuskan, MK menyesalkan hal tersebut bisa terjadi.

"Merasa berdosa itu kan sebagai rasa empati dan keprihatinan saya yang amat dalam," ujar Anwar.

Namun bukan berarti MK menyesal telah membuat putusan itu. Keputusan yang dibuat MK tetap benar dan harus dilaksanakan. Apalagi, kata dia, MK tidak mengatur urusan teknis mengenai bagaimana pemilu serentak dilakukan.

Baca juga: Dubes Inggris Salut dengan Pemilu Serentak di Indonesia yang Rumit

"Saya tegaskan saya tidak menyesal telah menjatuhkan putusan. Kalau dari segi agama, hakim jatuhkan hal yang salah saja tetapi secara istiqomah, artinya sudah berijtihad, itu tetap dapat pahala satu. Tapi kalau benar pahalanya dua," ujar Anwar.

Anwar mengatakan, putusan MK juga bukan suatu hal yang tidak bisa diubah. Artinya, aturan mengenai pemilu serentak sangat bisa diatur ulang oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Waktu itu saya bilang, hanya firman Tuhan yang tidak bisa diubah. UUD konstitusi saja bisa," kata dia.

Kompas TV 1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu serentak, dini hari pukul 01.46 (21/05/2019). Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu menjelaskan bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara adalah satu kesatuan. KPU langsung menggelar rapat pleno setelah perhitungan selesai, yang disaksikan dan dihadiri para saksi dari kedua pasangan calon. 2.Mantan Danjen Kopassus, mayjen (purn) Soenarko ditahan dan menjadi tersangka dengan tuduhan memiliki dan menguasai senjata api illegal. TNI dan Polri melakukan penyelidikan terhadap Soenarko yang berstatus sipil dan Praka BP terkait kasus penyelundupan senjata api ini. Penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI tengah melakukan penyidikan keduanya di Markas Puspom TNI, Cilangkap. 3.Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (mk). Sebelumnya KPU menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019, selasa dini hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri, dengan angka 55,50 % untuk Jokowi- Ma’ruf Amin dan 44,50 % untuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X