Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Yakin Pemerintahan Berjalan Normal setelah Penetapan Hasil Pemilu 2019

Kompas.com - 22/05/2019, 05:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintahan akan berjalan normal setelah rekapitulasi suara Pemilu 2019 selesai.

Meskipun, pasca-penetapan hasil pemilu masih ada pihak yang melayangkan protes.

"Ya satu dua hari mungkin, tapi pemerintah akan jalan sesuai dengan program yang ada," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Kalla juga meyakini protes terkait hasil Pilpres 2019 tak akan berujung pada people power sebab tak ada faktor pendukung yang kuat.

Kalla mengatakan, people power hanya bisa terjadi jika ada krisis ekonomi dan politik yang berlangsung secara bersamaan dalam suatu negara.

Baca juga: Wiranto: Terimalah Hasil Pemilu dengan Ksatria dan Lapang Dada...

"Dan suatu pengalaman mengatakan, akan ada people power, hanya bisa bila ada yang terjadi saat bersamaan. Krisis ekonomi dan krisis politik. Ini tidak terjadi, bahwa ekonomi baik. Bahwa ada kekecewaan itu biasa terjadi. Kembali lagi kita kembali ke proses hukum yang ada," lanjut dia.

Ia juga mengatakan, sebesar apapun demonstrasi yang dilakukan tak akan mengubah hasil Pilpres 2019.

Oleh karena itu, Kalla menganjurkan pihak yang tak sepakat dengan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kalla pun meminta pihak yang kalah di Pemilu 2019 berlapang dada menerimanya. Ia menambahkan dalam demokrasi semua pihak harus siap kalah dan menang.

"Ya kita negara yang terbuka untuk orang berpendapat. Tapi semua persoalan ada prosedurnya. Boleh saja tentu berpendapat atau mengeluarkan pandangan dalam bentuk demonstrasi. Tapi tentu juga teratur, sesuai prosedur juga," ujar Kalla.

Baca juga: Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut People Power yang Diserukan Amien Rais

"Tapi kalau demo saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan kan ke MK. Apapun, berapa besar demo pun tidak akan mengubah. Yang mengubah hal apabila ada suatu laporan yang memang terbukti ke MK," lanjut dia.

Sebelumnya, KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019 dalam sidang pleno pada Selaea (21/5/2019) dini hari.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com