Gugatan Hasil Pilpres ke MK Dinilai Bisa Jadi Sarana Akhiri Polemik di Publik

Kompas.com - 22/05/2019, 04:54 WIB
Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi ditemui usai peresmian Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017). Fachri FachrudinKetua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi ditemui usai peresmian Pojok Pengawasan yang bertempat di lobi gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 yang akan dilayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bisa menjadi sarana untuk mengakhiri polemik di publik.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi berpendapat, gugatan hasil pemilu ke MK pada dasarnya bisa menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan.

"Dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka seluruh persoalan yang selama ini muncul di ruang publik, seluruh tuduhan atau dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan selama ini dimiliki oleh para pihak, ditemukan para pihak, bukti yang dikumpulkan itu nanti bisa dikonfirmasi melalui mekanisme persidangan," kata Veri dalam diskusi 'Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu', di D'Hotel, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Ia mengatakan, rencana kubu Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK bisa menjadi sarana untuk menguji apakah dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu benar atau tidak.

Dengan demikian, dugaan seperti itu tak berkembang liar di publik.

"Dan ini bukan hanya menjadi wacana, bukan hanya menjadi tuduhan liar di ruang publik, tapi juga ada kesempatan bagi para pihak khususnya penyelenggara pemilu juga bisa membantah mendalilkan berbeda dari apa yang dilakukan pemohon. Ini kan jauh lebih fair," ujar dia.

Veri memandang, proses sengketa di MK harus didasari dengan alat bukti-alat bukti yang valid dan tepat.

Alat bukti yang diajukan pihak yang bersengketa nantinya bisa menguji dalil-dalil yang disampaikan.

Baca juga: TKN Siapkan 60 Pengacara Antisipasi Gugatan BPN ke MK

"Yang tidak puas terhadap hasil pemilunya juga bisa mendalilkan, bagi yang dituduhkan bisa menbuktikan apakah memang benar dalil-dalil pemohon itu," ujar Veri.

Oleh karena itu, penanganan sengketa hasil Pemilu 2019 di MK bisa mengedukasi masyarakat.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

KPU Mulai Gelar Coklit Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menunggu 'Reshuffle' di Tengah Pandemi

Menunggu "Reshuffle" di Tengah Pandemi

Nasional
Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Nasional
Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Nasional
18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Nasional
Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Nasional
Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X