Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Jokowi Batal Turun ke Jalan pada 22 Mei 2019, Ini Alasannya

Kompas.com - 20/05/2019, 22:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana sejumlah organisasi relawan pendukung Joko Widodo untuk turun ke jalan pada 22 Mei 2019 batal dilaksanakan.

Demikian diungkapkan perwakilan organisasi relawan Jokowi, Andi Ghani Nena Wea, di Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Puluhan organisasi relawan Jokowi sepakat membatalkan aksi turun ke jalan ke KPU tanggal 22 Mei saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019. Ini sudah poin kesepakatan kami," ujar Andi melalui keterangan pers, Senin malam.

Baca juga: M Taufik Akan Ikut Aksi Saat 22 Mei

"Pembatalan ini adalah bentuk penghormatan terhadap imbauan Kapolri serta Kapolda Metro Jaya untuk menjaga situasi kondusif saat penetapan hasil Pemilu 2019," kata dia.

Sedianya, relawan pendukung Jokowi berencana turun ke jalan. Mereka akan menyuarakan mendukung KPU melaksanakan tugasnya menetapkan hasil Pemilu 2019.

Meski demikian, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi tetap akan menggelar aktivitas untuk menyambut keputusan KPU itu. Kegiatan dipusatkan di Gedung Joeang '45 Menteng, Jakarta Pusat.

Bangunan tersebut, menurut relawan, memiliki nilai historis yang tinggi, baik dari cerita kemerdekaan Indonesia maupun karier Jokowi sendiri sebagai presiden ke-7 RI.

"Di Gedung Joeang kami akan menggelar doa bersama dan buka puasa bersama," ujar Andi.

Baca juga: TNI-Polri Tak Gunakan Amunisi Tajam saat Amankan Ibu Kota pada 22 Mei

Tentang aksi unjuk rasa kubu pendukung Prabowo yang tetap akan dilaksanakan pada tanggal yang sama, Andi mengimbau pendukung Jokowi tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

"Percayakan situasi keamanan kepada TNI-Polri. Kami sekaligus berterima kasih kepada TNI-Polri yang selalu menunjukkan loyalitas dan semangat juangnya," kata Andi.

Kompas TV 22 Mei 2019 menjadi hari yang ditunggu seiring dengan pengumuman hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Sejumlah kelompok massa recananya akan menggelar unjuk rasa pada 22 Mei mendatang di depan kantor KPU. Akankah unjuk rasa mengawal hasil pemilu ini bisa disampaikan sesuai ruang demokrasi dan aturan hukum? Simak perbincangannya dengan anggota tim kampanye TKN Ruhut Sitompul dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dari Polda Metro Jaya. #Aksi22Mei #PeoplePower #PengumumanPemilu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com