Pendukung Jokowi Batal Turun ke Jalan pada 22 Mei 2019, Ini Alasannya

Kompas.com - 20/05/2019, 22:28 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea KOMPAS.com/Indra AkuntonoPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana sejumlah organisasi relawan pendukung Joko Widodo untuk turun ke jalan pada 22 Mei 2019 batal dilaksanakan.

Demikian diungkapkan perwakilan organisasi relawan Jokowi, Andi Ghani Nena Wea, di Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Puluhan organisasi relawan Jokowi sepakat membatalkan aksi turun ke jalan ke KPU tanggal 22 Mei saat KPU menetapkan hasil Pemilu 2019. Ini sudah poin kesepakatan kami," ujar Andi melalui keterangan pers, Senin malam.

Baca juga: M Taufik Akan Ikut Aksi Saat 22 Mei

"Pembatalan ini adalah bentuk penghormatan terhadap imbauan Kapolri serta Kapolda Metro Jaya untuk menjaga situasi kondusif saat penetapan hasil Pemilu 2019," kata dia.

Sedianya, relawan pendukung Jokowi berencana turun ke jalan. Mereka akan menyuarakan mendukung KPU melaksanakan tugasnya menetapkan hasil Pemilu 2019.

Meski demikian, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi tetap akan menggelar aktivitas untuk menyambut keputusan KPU itu. Kegiatan dipusatkan di Gedung Joeang '45 Menteng, Jakarta Pusat.

Bangunan tersebut, menurut relawan, memiliki nilai historis yang tinggi, baik dari cerita kemerdekaan Indonesia maupun karier Jokowi sendiri sebagai presiden ke-7 RI.

"Di Gedung Joeang kami akan menggelar doa bersama dan buka puasa bersama," ujar Andi.

Baca juga: TNI-Polri Tak Gunakan Amunisi Tajam saat Amankan Ibu Kota pada 22 Mei

Tentang aksi unjuk rasa kubu pendukung Prabowo yang tetap akan dilaksanakan pada tanggal yang sama, Andi mengimbau pendukung Jokowi tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

"Percayakan situasi keamanan kepada TNI-Polri. Kami sekaligus berterima kasih kepada TNI-Polri yang selalu menunjukkan loyalitas dan semangat juangnya," kata Andi.

Kompas TV 22 Mei 2019 menjadi hari yang ditunggu seiring dengan pengumuman hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Sejumlah kelompok massa recananya akan menggelar unjuk rasa pada 22 Mei mendatang di depan kantor KPU. Akankah unjuk rasa mengawal hasil pemilu ini bisa disampaikan sesuai ruang demokrasi dan aturan hukum? Simak perbincangannya dengan anggota tim kampanye TKN Ruhut Sitompul dan Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dari Polda Metro Jaya. #Aksi22Mei #PeoplePower #PengumumanPemilu

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X