Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Sebut Ingin Kursi Ketua MPR, Ini Tanggapan Cak Imin

Kompas.com - 20/05/2019, 18:51 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai wajar semua partai dengan jumlah suara tertinggi di Pemilu 2019 menginginkan kursi ketua MPR.

Ia mengatakan, semua partai itu memiliki kesempatan untuk menduduki kursi MPR.

Hal ini disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebutkan wajar jika partainya mendapat kursi MPR.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

"Semua punya kesempatan, tinggal nanti didiskusikan di koalisi, tentu koalisi di bawah kepemimpinan pak Jokowi akan membicarakan secara serius," kata Cak Imin saat ditemui di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Cak Imin mengatakan, dirinya merasa terpanggil untuk menjaga pilar-pilar negara yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian kinerja legislasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dari segi rekam jejak dan visi misi kebangsaan PKB lebih layak menduduki kursi ketua MPR.

Baca juga: Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

"Ya dari segi background ke-NU-an dari segi apa namanya record, track record visi kebangsaan, itu menjadi (alasan)," ujarnya.

Kemudian, Cak Imin mengatakan, untuk mengisi suatu jabatan seperti ketua MPR harus berdasarkan pada musyawarah bersama anggota koalisi.

"Kalau itu MPR berdasarkan musyawarah antar anggota koalisi, kalau cocok ya sudah. Kita semua rembugan diskusi dengan Golkar PDIP dan semua partai koalisi," pungkasnya.

Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR

Sebelumnya, Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, hal yang wajar jika partainya mencalonkan kader untuk mengisi jabatan ketua MPR. Apalagi, hal itu sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Akan wajar atas seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga.

Kompas TV Jumat, 10 Mei 2019, Presiden Jokowi menghadiri buka puasa bersama dengan Ketua MPR. Wartawan bertanya mengenai perpolitikan saat ini. Namun, jawaban Jokowi membuat wartawan tertawa. Jokowi juga melakukan hal yang sama pada 28 Mei 2018 saat buka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR. Lalu, pada buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Jumat 2 Juni 2017, Jokowi juga usili wartawan dengan secarik kertas menu buka puasa. Simak usilnya Presiden Jokowi kepada wartawan berikut ini. #jokowi #presidenjokowi #jokowiusiliwartawan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com