Misbakhun: Golkar Urutan Kedua, Sangat Pantas Dapat Jabatan Ketua MPR

Kompas.com - 20/05/2019, 14:23 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, Kompas.com/Robinson GamarAnggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar Misbakhun berkomentar soal Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang ingin menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut dia hal itu wajar, tetapi Misbakhun merasa Partai Golkar yang lebih cocok mendapat posisi itu. Sebab, Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"Ketua umum sudah menyampakan bahwa pemenangnya adalah PDI-P. Partai Golkar yang nomor dua tentunya sangat pantas untuk mendapatkan jabatan ketua MPR," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), pimpinan DPR dipilih berdasarkan perolehan suara partai sedangkan pimpinan MPR melalui sistem paket. Misbakhun mengatakan PKB bisa saja mengikuti paketnya Partai Golkar.

Baca juga: Cak Imin: Mbak Puan Ketua DPR, Insya Allah Saya Ketua MPR

Harapannya, paket pimpinan MPR yang dibuat Partai Golkar bisa mendapat dukungan dari partai lain dengan masuknya PKB. Misbakhun mengatakan memang tidak ada peraturan bahwa pemenang kedua pemilu mendapatkan posisi ketua MPR. Namun, dia mengatakan ketentuan ini menjadi semacam "fatsun" atau etika dalam politik.

"Ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto menyampaikan juga permisi sama Cak Imin karena selama ini fatsun politiknya memang sudah seperti itu," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan keinginannya terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Baca juga: Cak Imin Berharap Jokowi Segera Bertemu Prabowo

Hal itu dia ungkapkan saat diminta tanggapannya mengenai kabar politisi PDI-Perjuangan Puan Maharani berpotensi menjabat sebagai Ketua DPR.

"Ya Mbak Puan ketua DPR, Insya Allah saya Ketua MPR," ujar politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Cak Imin itu saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

"Akan wajar, atas seizin Pak Muhaimin Iskandar, apabila nanti dalam pemilihan Ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X